Rencana Pembangunan Instalasi Militer di Pasuruan Memicu Protes Warga
Rencana pembangunan instalasi militer TNI di dua kecamatan di Kabupaten Pasuruan kembali memicu protes dari warga setempat. Proses ini mengingatkan masyarakat akan trauma yang masih terasa hingga saat ini akibat konflik agraria yang berujung pada penembakan pada 30 Mei 2007 silam.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Warga dari desa-desa yang terlibat dalam konflik tersebut, termasuk Desa Alas Tlogo dan 10 desa sekitarnya, menggelar istighosah untuk menuntut penyelesaian masalah yang telah berlangsung puluhan tahun. Acara ini diadakan di Lapangan Arepas Semongkrong, Desa Pasinan, Jumat (19/12/2025), sebagai bentuk pengingatan atas kejadian lama dan tuntutan keadilan.
Suliha, salah satu anak korban penembakan yang terjadi 18 tahun lalu, menjadi perwakilan warga dalam aksi ini. Ia menyampaikan keluhannya langsung kepada Presiden Republik Indonesia, menuntut agar konflik agraria antara TNI dan warga dibereskan.
Trauma yang Masih Terasa
Suliha menjelaskan bahwa dampak dari konflik tersebut masih terasa hingga saat ini. Masyarakat setempat hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan, karena tidak bisa membangun desanya dengan alasan masih bersengketa dengan TNI.
“Saya adalah anak dari Sutam yang ditembak pada peristiwa 30 Mei 2007. Sejak saat itu, hidup kami tidak pernah benar-benar tenang, terus ada bayang-bayang ini,” kata Suliha sambil menahan air mata.
Ia juga mengungkapkan bahwa keinginan warga hanya ingin hidup damai tanpa adanya ancaman senjata. Mereka ingin bisa bercocok tanam, menjual hasil panen ke negara sendiri, dan memberi pendidikan bagi anak-anak mereka.
Korban yang Tidak Hanya Satu Orang
Suliha menegaskan bahwa korban dalam konflik tersebut bukan hanya satu orang. Setidaknya empat warga tewas akibat ditembak, sementara banyak lainnya mengalami luka-luka. “Yang meninggal bukan satu orang, Pak. Ada empat nyawa melayang, dan banyak warga lainnya luka-luka. Itu bukan tembakan nyasar, itu jelas-jelas ditembakkan ke bapak saya,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa rumah mertuanya pernah diserang bom dan hancur. Ironisnya, peristiwa tersebut diminta untuk tidak dipublikasikan dengan dalih akan diberikan ganti rugi. “Rumah mertua saya pernah kena bom sampai hancur. Tetapi diminta tutup mulut dan tidak boleh diviralkan. Katanya akan ada ganti rugi, ini jelas-jelas tidak adil buat kami,” tambahnya.
Kondisi Infrastruktur yang Tertinggal
Suliha juga menyampaikan bahwa desa-desa di sekitarnya menikmati fasilitas listrik dan infrastruktur yang layak, sementara desanya masih tertinggal jauh. “Desa lain aman, jalannya bagus, listrik memadai. Sementara kami masih melewati jalan makadam. Bahkan untuk membangun jalan saja tidak boleh, katanya karena bersengketa dengan TNI AL,” ujarnya.
Ia memohon Presiden RI turun langsung ke desa mereka dan menyelesaikan persoalan yang telah berlarut-larut puluhan tahun itu. “Saya mohon Bapak Presiden luruskan persoalan ini. Kami sudah lama menderita,” tutupnya.
Pemenuhan Hak Warga yang Diperlukan
Perlu diingat bahwa hak warga atas tanah dan kehidupan yang layak harus dihormati. Konflik yang terjadi selama ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis bagi masyarakat setempat. Dengan adanya rencana pembangunan instalasi militer, masyarakat khawatir akan semakin terpuruk dan tidak bisa membangun masa depan yang lebih baik.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang transparan dan adil, serta melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, harapan warga untuk hidup damai dan sejahtera dapat tercapai.
Komentar
Kirim Komentar