Anggota DPR KH Maman Dorong Optimalkan BIJB dan Evaluasi SR serta Haji

Komitmen Anggota DPR RI untuk Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di Majalengka

Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan penyelesaian sejumlah masalah strategis di Kabupaten Majalengka. Beberapa isu yang menjadi fokusnya meliputi optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, evaluasi program Sekolah Rakyat, kebijakan haji, serta penguatan mitigasi kebencanaan.

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Optimalisasi BIJB Kertajati

Terkait kondisi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Maman mengungkapkan bahwa saat ini bandara masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu masalah utama adalah adanya utang kepada pihak pengelola seperti Sapura, keterlambatan pembayaran pekerja, dan minimnya aktivitas penerbangan yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada fasilitas bandara.

“Jika BIJB dibiarkan tanpa tindakan, bukan hanya akan mengalami kerugian finansial, tetapi juga fasilitas seperti runway dan alat keselamatan bisa rusak karena jarang digunakan,” ujarnya.

Sebagai solusi, DPR RI mendorong optimalisasi BIJB melalui penerbangan umrah, termasuk koordinasi dengan maskapai seperti Garuda Indonesia. Menurut Maman, sektor umrah memiliki potensi besar sebagai motor penggerak agar bandara kembali aktif. Untuk itu, dijadwalkan Forum Group Discussion (FGD) pada Januari 2026 yang melibatkan BIJB, Sapura, Pemerintah Daerah, dan anggota DPR RI.

“Resolusi 2026 kita jelas, BIJB harus dioptimalkan. Jika BIJB mati, dampaknya akan sangat luas, termasuk ke Bandung,” katanya.

Evaluasi Program Sekolah Rakyat

Selain infrastruktur transportasi, Maman juga menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Ia menilai sekolah rakyat penting untuk menjangkau masyarakat miskin ekstrem dan menjadi koreksi terhadap sistem pendidikan nasional. Namun, ia mengingatkan perlunya kejelasan tata kelola, khususnya status guru dan tenaga pengajar.

“Jangan sampai guru-gurunya statusnya tidak jelas, tidak masuk Kemensos, tidak juga di Dinas Pendidikan. Ini harus dibenahi,” tegasnya.

Maman menyebut sekolah rakyat berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah ia tinjau langsung di 15 lokasi. Ia juga menyampaikan rencana kunjungan Menteri Sosial ke sekolah rakyat di Majalengka dan Subang.

Kebijakan Haji Nasional

Di sektor keagamaan, Maman menjelaskan kebijakan kuota haji nasional yang kini didasarkan pada jumlah pendaftar, bukan jumlah penduduk. Ia meminta masyarakat Majalengka tidak khawatir karena daerah ini relatif stabil dengan kuota sekitar 500 jamaah.

“Majalengka justru termasuk yang paling siap jika ada limpahan kuota tambahan,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan penghapusan “kuota batu”, yakni kuota jamaah yang dipanggil namun tidak pernah berangkat, karena dinilai menghambat sistem antrean haji. Hingga saat ini, pelunasan biaya haji tahap pertama di Jawa Barat disebut telah mencapai 64 persen.

Penguatan Mitigasi Bencana

Sementara itu, dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, DPR RI mendorong penguatan mitigasi bencana di Majalengka. Maman menilai daerah ini perlu mendapat dukungan lebih dari BNPB, terutama untuk wilayah rawan longsor, banjir, dan kebakaran hutan di lereng Gunung Ciremai.

“Hidrometeorologi ini akan berlangsung cukup panjang. Mitigasi harus diperkuat sejak dini, bukan hanya reaktif setelah bencana,” katanya.

Harapan untuk Sinergi yang Lebih Baik

Maman menutup wawancaranya dengan mengapresiasi kepemimpinan Bupati Majalengka Eman Suherman dan berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan media dapat terus diperkuat untuk memastikan pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.