Penjelasan Anggota DPR RI tentang Bandara IMIP yang Tidak Diawasi Pemeruit
Bandara IMIP, yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), telah menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menilai keberadaan bandara tersebut tanpa pengawasan negara adalah anomali yang tidak boleh terjadi. Hal ini juga dianggap sebagai masalah yang bisa membahayakan kedaulatan dan keamanan nasional.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, sepakat dengan pandangan Menhan Sjafrie. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada bandara yang beroperasi sendiri tanpa melibatkan pemerintah. "Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, maka itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tak boleh terjadi," ujar Oleh dalam keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan bandara tanpa pengawasan negara tidak hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional. Termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, dan aktivitas ilegal lain yang tak dapat dipantau oleh pemerintah.
Komisi I DPR akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait dan mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Morowali untuk memastikan situasi di lapangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menhan Sjafrie akan Tegakkan Aturan di Bandara IMIP
Sebelumnya, ketika berada di Morowali, Menhan Sjafrie dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut menyaksikan latihan terintegrasi tiga matra di Bandara IMIP. Total ada 26.998 prajurit yang dikerahkan di latihan terintegrasi tersebut. Itu merupakan momen perdana Bandara IMIP dapat dimasuki aparat negara.
Sjafrie mengatakan, akan menegakan regulasi di Bandara yang dikelola oleh PT IMIP. "Kita harus menegakan regulasi tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh terhadap stabilitas nasional," ujar Sjafrie di Morowali pada Kamis, 20 November 2025.
Pernyataan Sjafrie sontak disorot luas oleh publik. Padahal, Bandara IMIP sudah beroperasi sejak 2019 lalu. Peresmiannya dilakukan pada 3 Oktober 2019 yang bertepatan dengan hari jadi kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bandara itu merupakan bandara khusus yang melayani rute domestik dan dikelola oleh pihak swasta. Pesawat dengan jenis Airbus A-320 bisa didaratkan di sana.
Keberadaan Bandara IMIP semula diharapkan dapat menunjang kinerja perusahaan dan mempersingkat waktu tempuh. Tetapi, kemudian kini muncul persepsi bandara yang dikelola oleh perusahaan penambang nikel itu ilegal. Hal itu lantaran banyak pekerja yang bekerja di PT IMIP merupakan pekerja asing, mayoritas berasal dari China.
Diusulkan Bandara IMIP Difungsikan sebagai Pangkalan Udara
Pernyataan senada juga disampaikan oleh analis militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting. Ia menyebut, di Bandara IMIP tidak terdapat perangkat bea cukai, imigrasi penerbangan hingga keamanan militer. Dampaknya, celah lalu lintas barang dan manusia dari Bandara IMIP ke luar Indonesia sangat besar terjadi selama lima tahun terakhir.
"Itu sebabnya Menhan menyampaikan pesan kuat bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap wilayah strategis yang 'luput' dari kontrol negara," ujar Selamat kepada IDN Times melalui pesan pendek, pada hari ini.
Maka, latihan TNI di sana memperkuat kesan bahwa keberadaan perangkat tersebut sangat penting. Sehingga IMIP tidak lagi berfungsi sebagai bandara industri. "Bila diperlukan sekalian saja difungsikan sebagai pangkalan udara," tutur dia.
Menhan dan Panglima TNI Langsung Hadir karena Terkait Isu Kedaulatan dan Pertahanan
Lebih lanjut, Selamat tak menampik keberadaan Bandara IMIP dibiarkan tanpa keberadaan perangkat negara terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Ia menilai, Jokowi abai terhadap kedaulatan negara.
Maka, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hal itu mau diubah. Itu sebabnya TNI diterjunkan untuk menjaga industri strategis dengan tiga pertimbangan.
Pertama, adanya ancaman geopolitik eksternal. "Kedua, Indonesia menjadi pusat rantai pasok nikel, baterai, dan energi transisi dunia," katanya.
Alasan ketiga, adanya rivalitas antara Amerika Serikat dan China yang semakin menguat dan ikut berdampak ke Indonesia. Peperangan, kata Selamat, tidak lagi dengan mendaratkan pasukan. Tetapi bisa melalui chip, mineral kritis dan logistik.
"Infrastruktur industri besar bisa menjadi target pressure, sabotase atau cyber attack," tutur dia.
Komentar
Kirim Komentar