.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Penolakan Terhadap Penggunaan Dana APBN untuk Perbaikan Ponpes Al Khoziny
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Atalia Praratya, mengecam rencana penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia meminta pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini harus didasari mekanisme yang jelas, adil, dan transparan.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Atalia kepada wartawan di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025.
Atalia menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk pembangunan ulang ponpes tersebut belum merupakan keputusan final. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil langkah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” ucapnya.
Lebih lanjut, Atalia menekankan pentingnya penegakan hukum sebelum pemerintah mengambil keputusan penggunaan dana negara. Menurutnya, proses hukum atas insiden ambruknya bangunan ponpes harus berjalan transparan agar keadilan bagi korban dapat terwujud.
“Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” paparnya.
Meski begitu, Atalia juga menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi para santri serta menjamin keberlangsungan pendidikan keagamaan di Indonesia.
“Kedua, negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko,” imbuhnya.
Respons Pemerintah dan Kemungkinan Partisipasi Swasta
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut bahwa perbaikan Ponpes Al Khoziny untuk sementara akan dibiayai menggunakan dana APBN. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi dari pihak swasta dalam proses pembangunannya.
“Insyaallah sementara dari APBN, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti ada bantuan dari pihak swasta. Kita pasti bantu, yang penting prosesnya berjalan cepat,” ujar Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.
Perhatian Publik terhadap Keamanan Infrastruktur Lembaga Pendidikan Agama
Kasus ambruknya mushala di Ponpes Al Khoziny sebelumnya memicu perhatian publik terhadap keamanan infrastruktur lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia, sekaligus mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan serta memastikan seluruh bangunan pesantren memiliki izin dan standar keselamatan yang memadai.
Pertanyaan yang Muncul
Beberapa pertanyaan muncul mengenai kebijakan pemerintah dalam hal ini. Pertama, apakah penggunaan dana APBN benar-benar diperlukan, atau apakah ada alternatif lain yang bisa digunakan? Kedua, bagaimana pemerintah akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan ketidakadilan di kalangan masyarakat?
Selain itu, muncul juga pertanyaan tentang bagaimana pemerintah akan menangani masalah infrastruktur di pesantren-pesantren lain yang juga memiliki kondisi bangunan yang rusak atau tidak memenuhi standar keselamatan. Apakah kebijakan ini akan menjadi contoh untuk pesantren-pesantren lain, atau hanya terbatas pada Ponpes Al Khoziny saja?
Kesimpulan
Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Semua pihak, termasuk masyarakat, harus diberi informasi yang jelas dan akurat mengenai alasan dan mekanisme penggunaan dana negara. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipertahankan, dan keadilan dapat tercapai.
Komentar
Kirim Komentar