aiotrade, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sektor guna memperkuat kapasitas fiskal di tahun mendatang. Hal ini menjadi prioritas utama dalam rangka memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelancaran pelaksanaan pembangunan.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna, menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah menetapkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun. Target ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan.
“Ada beberapa faktor yang memengaruhi pendapatan daerah, termasuk perlambatan ekonomi global. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mencari solusi agar pendapatan daerah tetap optimal di tahun depan,” ujarnya pada Senin (22/12/2025).
Asep mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan perangkat organisasi daerah (OPD) lainnya untuk menyusun langkah strategis dalam menentukan prioritas penguatan pendapatan daerah. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar dalam membahas aset strategis daerah serta skema kerja sama pengelolaan aset dengan badan usaha terkait.
“Selain itu, kami juga membahas berbagai isu seperti investasi, serapan tenaga kerja, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah,” katanya.
Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan, pihaknya juga melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar bisa mendapatkan stimulus dan dana transfer yang proporsional. Pembahasan ini tidak hanya terkait dana transfer, tetapi juga mencakup dinamika dana bagi hasil yang memiliki potensi penurunan sekitar Rp600 miliar per tahun.
Mengenai realisasi pendapatan tahun ini, Asep menyebutkan bahwa data yang diterima masih dalam proses hingga akhir tahun 2025. Semua informasi akan disampaikan secara lengkap, termasuk evaluasi menyeluruh terkait tantangan yang dihadapi selama tahun 2025.
“Tahun ini ada banyak tantangan yang terjadi, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi hampir semua daerah menghadapinya. Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika kebijakan nasional,” ujarnya.
Salah satu tantangan yang signifikan adalah situasi industri otomotif secara nasional yang memengaruhi pendapatan daerah di Jawa Barat. Sebab, salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, ada juga pajak yang dikelola provinsi, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
“Situasi industri otomotif skala nasional penuh tantangan. Tapi, apapun itu, fokus kami tentu bagaimana beradaptasi dan mencari cara agar pendapatan daerah bisa maksimal di tahun depan,” tambahnya.
Komentar
Kirim Komentar