Bom Waktu Utang Kereta Cepat

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Menghadapi Masalah Keuangan yang Serius

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan setelah laporan keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menunjukkan kerugian besar. Kondisi ini memengaruhi BUMN-BUMN Indonesia yang menjadi pemegang sahamnya, karena harus menanggung rugi dari proyek tersebut.

Pembayaran utang pokok dan bunga ke China menjadi beban berat bagi KCIC. Hal ini menyebabkan kinerja perusahaan mengalami kerugian hingga mencapai triliunan rupiah. Proyek yang awalnya diharapkan bisa memberikan manfaat besar ternyata tidak berjalan mulus sejak dimulai.

Biaya pembangunan yang meningkat drastis membuat pemerintah, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, akhirnya memutuskan untuk turun tangan dengan memberikan dana APBN. Langkah ini bertentangan dengan janji awal Jokowi yang menyatakan bahwa proyek KCJB tidak akan menggunakan dana APBN karena mengusung skema business to business (B2B).

Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan pembayaran utang kepada pihak kreditur asal China, sesuatu yang sebelumnya dijanjikan tidak akan dilakukan. Setelah beroperasi, masalah belum selesai. Proyek ini justru menghadapi persoalan baru yang semakin memperparah kerugian.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dirilis di situs resmi PT KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), induk konsorsium Indonesia dalam proyek ini, mencatat kerugian hingga Rp 4,195 triliun sepanjang tahun 2024. Situasi belum juga membaik di tahun berjalan. Hanya dalam paruh pertama 2025, PSBI kembali menanggung rugi sebesar Rp 1,625 triliun.

Menteri Keuangan Menolak Tanggung Jawab Utang Proyek KCJB

Menanggapi beban berat yang harus ditanggung PT KAI (Persero), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak menanggung utang proyek KCJB. Menurutnya, KCIC yang merupakan anak usaha KAI, berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Karena itu, tanggung jawab penyelesaian utang berada di tangan Danantara.

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri," ujar Purbaya saat media briefing di Sentul, Bogor.

Ia menjelaskan, pengelolaan BUMN oleh Danantara seharusnya membuat BUMN tidak lagi bergantung penuh pada intervensi pemerintah dan APBN. Terlebih dividen BUMN kini tidak lagi masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi ke Danantara.

"Kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," kata Purbaya.

Meski begitu, Purbaya mengaku belum mendapat laporan terkait rencana penyelesaian utang tersebut. "Yang jelas, sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu," ucapnya.

Utang Kereta Cepat Diselamatkan Danantara

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan lembaganya menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek KCIC. Opsi pertama yakni menambah penyertaan modal (equity), sementara opsi kedua adalah menyerahkan infrastruktur KCIC yang sudah terlanjur dibangun kepada pemerintah.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata Dony di Jakarta.

Dony menambahkan, meskipun proyek KCIC mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung, kondisi keuangannya yang mencetak rugi triliunan sangat membebani kemampuan keuangan KAI.

“Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memastikan negosiasi restrukturisasi utang KCIC masih berlangsung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China, termasuk dengan National Development and Reform Commission (NDRC).

“Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan,” kata Rosan dalam Investor Daily Summit 2025 pada 8 Oktober 2025.

Menurut Rosan, restrukturisasi yang sedang dibahas tidak hanya untuk meredam beban jangka pendek, tetapi juga memperbaiki struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang. “Kita mau melakukan reformasi secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti keputusan default dan lain-lain,” ujarnya.