Tantangan Global Tahun 2026 dan Peran Diplomasi Parlemen
Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo, tantangan global untuk tahun 2026 diprediksi akan berpusat pada beberapa isu utama. Pertama, meningkatnya krisis kemanusiaan akibat bencana iklim seperti banjir dan kelaparan. Kedua, konflik yang semakin sering terjadi. Ketiga, ketidakstabilan geopolitik yang makin dalam, termasuk persaingan antara AS dan Tiongkok serta situasi di Timur Tengah. Keempat, melemahnya sistem multilateral dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang semakin cepat dan dampaknya terhadap aspek sosial ekonomi.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Pernyataan ini disampaikan Bramantyo saat melakukan kunjungan kerja ke Universitas Pakuan Bogor dalam rangka diseminasi capaian diplomasi parlemen DPR RI, pada Kamis (18/12/2025). Ia menekankan bahwa keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang diperjuangkan di panggung politik global melalui diplomasi perlu diperkuat dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk parlemen.
Dalam paparannya di hadapan Civitas Akademika Universitas Pakuan, Bramantyo menjelaskan bahwa diplomasi parlemen mulai mengemuka pada akhir abad ke-19, terutama sejak tahun 1889 dengan didirikannya Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi parlemen internasional pertama. IPU diprakarsai oleh Perancis untuk mempromosikan dialog antar wakil rakyat dunia. Sejak itu, diplomasi parlemen berkembang pesat sebagai bagian dari diplomasi multi-jalur di era modern.
Di konteks Indonesia, diplomasi parlemen dilakukan untuk memperkuat diplomasi negara dalam mencapai kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 69 Ayat 1 dan 2 UU 17 tahun 2014 tentang MD3, yang menekankan fungsi tambahan DPR RI. Selain fungsi tradisional seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR juga bertugas mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan Politik Luar Negeri.
Bramantyo menjelaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki keunggulan dibandingkan diplomasi eksekutif. Misalnya, tidak terikat pada aturan protokoler yang ketat dan lebih fleksibel, sehingga menciptakan ruang diskusi yang lebih luas. Dengan demikian, diplomasi parlemen dapat menjadi sarana efektif untuk menjalin hubungan internasional.
Lebih lanjut, Bramantyo menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi diplomasi parlemen dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas-tugas BKSAP. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyerap masukan dari akademisi guna menguatkan diplomasi parlemen BKSAP ke depan.
Tanggapan dari Universitas Pakuan
Pada kesempatan tersebut, Wakil Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. Hj. Eri Sarimanah, menyambut baik kegiatan diseminasi capaian diplomasi parlemen yang dilaksanakan oleh BKSAP. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting sebagai sarana untuk berdiskusi mengenai sumbangsih pemikiran dari civitas akademika dalam memperkuat narasi yang nantinya akan dibawa oleh BKSAP sebagai pelaksana diplomasi parlemen.
Pihak universitas juga mendorong adanya kerja sama yang lebih konkret antara BKSAP dengan Universitas Pakuan. Kerja sama ini bisa berupa riset dan kajian kebijakan, maupun kesempatan magang bagi mahasiswa Universitas Pakuan.
Partisipasi Anggota BKSAP
Kegiatan diseminasi capaian diplomasi parlemen BKSAP DPR RI ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi PDI-P, Irine Yusiana Roba Putri, dan Anggota BKSAP dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah. Mereka turut memberikan masukan dan dukungan terhadap upaya BKSAP dalam memperkuat diplomasi parlemen.
Komentar
Kirim Komentar