Diplomasi Baru Timur Tengah: Titik Balik Hubungan Amerika-Israel

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Perubahan Besar di Timur Tengah

Perubahan besar sedang terjadi di jantung Timur Tengah. Setelah berpuluh tahun menjadi pendukung utama Israel, Amerika Serikat kini mulai menunjukkan ketegasan yang tidak biasa. Ketika Knesset Israel mengesahkan Undang-Undang aneksasi Tepi Barat untuk memperluas pemukiman ilegal hingga target 40.000 rumah, reaksi Washington kali ini berbeda.

Wakil Presiden AS JD Vance menyebut langkah itu “stupid” dan “menghina” bagi Amerika. Tak berhenti di situ, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Palestina harus merdeka, dan jika Israel menolak gencatan senjata, AS akan menarik dukungan krusial yang selama ini menjadi tumpuan utama Israel. Langkah ini menandai titik balik penting dalam relasi Washington–Tel Aviv. Setelah puluhan tahun, untuk pertama kalinya AS menempatkan komitmen moral terhadap kemerdekaan Palestina sebagai ukuran dalam kebijakan Timur Tengahnya.

Saudi dan Prabowo: Dua Suara, Satu Prinsip

Perubahan arah politik AS ini bertepatan dengan manuver diplomasi baru Arab Saudi. Riyadh tengah menyiapkan langkah untuk bergabung dalam Abraham Accord—pakta normalisasi dengan Israel yang dulu digagas oleh Trump pada 2020. Namun kali ini, syaratnya jelas: Israel harus terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Pernyataan Saudi ini selaras dengan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa Indonesia baru akan mempertimbangkan pengakuan terhadap Israel setelah Palestina benar-benar merdeka. Kedua pernyataan ini mencerminkan doktrin diplomasi moral: pengakuan politik tidak bisa diberikan tanpa keadilan. Dengan posisi ini, baik Saudi maupun Indonesia berada pada garis strategis yang sama—menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai prasyarat diplomasi dan perdamaian regional.

Insiden Smotrich dan Isolasi Politik Israel

Ketegangan makin meningkat setelah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menghina Saudi dengan ucapan sinis bahwa “Arab Saudi sebaiknya terus menunggang unta, sementara Israel melanjutkan pembangunannya menjadi lebih maju.” Pernyataan arogan itu memicu gelombang kecaman internasional. Tak hanya negara-negara Arab, pemerintah AS pun menilai komentar itu sebagai penghinaan diplomatik yang dapat merusak stabilitas regional.

Tekanan kuat datang bertubi-tubi. Akhirnya, Smotrich terpaksa meminta maaf secara terbuka—sebuah hal yang jarang terjadi dalam politik Israel. Ini menunjukkan bahwa arogansi Israel kini mulai berbalik menjadi beban diplomatik di mata dunia.

Momentum Baru Diplomasi Global

Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi unik. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan tradisi diplomasi damai yang kuat sejak era Bung Karno hingga kini, Indonesia bisa memainkan peran sebagai mediator moral dan politik antara dunia Arab dan Barat. Presiden Prabowo telah menunjukkan arah baru diplomasi Indonesia: tegas terhadap penjajahan, tapi terbuka pada solusi realistis.

Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat membantu membangun jembatan komunikasi antara AS, Saudi, Turki, Mesir, dan negara-negara nonblok lainnya untuk menegakkan solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. Posisi ini juga memperkuat citra Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang berperan bukan karena kekuatan militer, melainkan karena legitimasi moral dan rekam jejaknya dalam memperjuangkan keadilan global.

Diplomasi Moral vs. Politik Kepentingan

Selama puluhan tahun, politik Timur Tengah diwarnai oleh transaksi kepentingan, bukan prinsip. Namun, dengan perubahan sikap Amerika dan konsistensi negara-negara seperti Indonesia dan Saudi, kini muncul paradigma baru: politik moral sebagai fondasi diplomasi. Bagi AS, dukungan buta terhadap Israel kini terbukti kontraproduktif, menciptakan ketegangan global dan memperlemah citra moralnya di dunia Islam.

Bagi Saudi, normalisasi tanpa keadilan hanya akan mencederai legitimasi politik internal. Bagi Indonesia, keberpihakan terhadap Palestina bukan sekadar politik luar negeri, tetapi bagian dari amanat konstitusi dan identitas bangsa. “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

Jalan Perdamaian yang Adil

Jika ketiga kekuatan — Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Indonesia — konsisten pada prinsip ini, maka peluang lahirnya perdamaian yang adil di Timur Tengah semakin besar. Syaratnya hanya satu: dunia tidak boleh lagi membiarkan Israel mendefinisikan sendiri makna “perdamaian”.

Perdamaian sejati hanya bisa lahir bila Palestina berdaulat penuh atas tanah, udara, dan perbatasannya; bila Al-Quds al-Syarif dilindungi dari yahudisasi; dan bila hak-hak pengungsi diakui serta dikembalikan. Dari Indonesia untuk Dunia yang Lebih Adil.

Sikap Presiden Prabowo yang sejalan dengan semangat Saudi dan tekanan moral AS memberi harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia tampak bergerak ke arah yang sama: menegakkan keadilan bagi Palestina sebagai kunci perdamaian dunia.

Dari Jakarta hingga Riyadh, dari Washington hingga Gaza, semangatnya kini sama: bahwa perdamaian sejati tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari keadilan dan kemanusiaan. Dalam babak baru ini, Indonesia tidak sekadar menjadi penonton — tetapi penentu arah sejarah menuju dunia yang lebih beradab.