Penanganan Mikroplastik dalam Air Hujan di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani isu kandungan mikroplastik dalam air hujan, berdasarkan hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Langkah ini dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang berkomitmen untuk memperkuat riset, pengawasan terhadap sumber pencemar, serta edukasi kepada masyarakat.
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan bahwa temuan tersebut menjadi pengingat penting bahwa polusi plastik telah memasuki fase yang lebih kompleks. "Begitu hasil riset BRIN kami terima, DLH langsung berkoordinasi untuk memperdalam kajian ilmiah serta memperkuat pengawasan di lapangan," ujarnya dalam sebuah Media Briefing bertema Isu Mikroplastik dalam Air Hujan dan Fenomena Cuaca Panas Ekstrem di Balai Kota Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Asep menyampaikan bahwa sejak 2022, DLH DKI telah melakukan pemantauan kandungan mikroplastik di Teluk Jakarta, sungai, dan danau dengan bekerja sama dengan BRIN dan lembaga riset lainnya. Pemantauan dilakukan di lebih dari 60 titik setiap tahun, sehingga menghasilkan data penting tentang sebaran dan sumber pencemar yang menjadi dasar kebijakan pengendalian lingkungan berbasis bukti ilmiah.
Peran BRIN dalam Memahami Penyebaran Mikroplastik
Di lokasi yang sama, Profesor Riset BRIN Muhammad Reza Cordova menjelaskan bahwa mikroplastik dapat berpindah melalui udara dan ikut turun bersama hujan, terutama di wilayah perkotaan padat. "Partikel mikroplastik sangat ringan sehingga bisa terbawa angin dan jatuh bersama hujan. Fenomena ini bersifat lintas wilayah, sehingga pendekatan pengendaliannya harus terpadu dari hulu hingga hilir," jelas Reza.
Selain itu, Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DKI Rian Sarsono menilai hasil penelitian BRIN sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. "Hasil riset ini menjadi dasar bagi Pemprov DKI untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap potensi ancaman lingkungan akibat aktivitas manusia," ujarnya.
BPBD DKI bersama DLH DKI terus menggencarkan edukasi masyarakat agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk mencegah pencemaran mikroplastik. Sejak 2023, BPBD bahkan telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) bersama BMKG dan BRIN guna mengatur curah hujan, mencegah cuaca ekstrem, serta menurunkan partikel berbahaya di udara.
Dampak Kesehatan Mikroplastik
Dari sisi kesehatan, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan P2P Dinkes DKI Rahmat Aji Pramono menjelaskan bahwa paparan mikroplastik jangka panjang dapat memengaruhi sistem pernapasan dan pencernaan. "Partikel ini bisa menyebabkan peradangan, bahkan masuk ke pembuluh darah dan meningkatkan risiko gangguan jantung atau stroke," katanya.
Rahmat menambahkan bahwa mikroplastik bukan penyebab tunggal penyakit, namun dapat memperburuk kondisi bagi orang dengan penyakit bawaan. Karena itu, Dinkes DKI mengimbau masyarakat rajin membersihkan rumah karena debu menjadi salah satu media penyebaran mikroplastik.
Upaya Kolaboratif untuk Menangani Isu Lingkungan
Pemprov DKI memastikan kolaborasi dengan BRIN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan perguruan tinggi terus diperkuat untuk memperdalam riset kualitas air hujan. Selain itu, pengawasan terhadap sumber pencemar dari sungai dan drainase juga ditingkatkan, disertai kampanye publik untuk mengurangi plastik sekali pakai.
Selain isu mikroplastik, DLH DKI juga menanggapi kekhawatiran warga terhadap panas ekstrem yang melanda belakangan ini. Berdasarkan data BMKG, suhu tinggi di Jakarta merupakan kombinasi pengaruh perubahan iklim global dan faktor lokal seperti padatnya aktivitas perkotaan serta berkurangnya ruang hijau.
Asep menyebut Pemprov DKI tengah mempercepat adaptasi dan mitigasi iklim melalui berbagai program lingkungan, antara lain perluasan ruang terbuka hijau, penanaman pohon, dan pengendalian emisi transportasi maupun industri. "Jakarta tidak boleh hanya bereaksi setelah dampak terasa. Kami ingin menjadi kota tangguh yang responsif terhadap perubahan iklim," ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov DKI akan terus bekerja secara ilmiah, transparan, dan kolaboratif untuk melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat. "Fenomena hujan mikroplastik dan panas ekstrem menjadi pengingat bahwa perubahan perilaku kolektif dan kebijakan berkelanjutan adalah keharusan, bukan pilihan," tambah Asep.
Komentar
Kirim Komentar