Gubernur Jabar Pastikan Pembangunan PLTSa Dibiayai oleh Danantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di wilayahnya akan sepenuhnya dibiayai oleh Danantara. Kejelasan ini didapatkan setelah pertemuan Dedi dengan CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, di Jakarta pada Kamis 9 Oktober 2025.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
“Semua dibiayai oleh Danantara,” ujar Dedi saat berada di Bandung, Jumat 10 Oktober 2025. Ia menambahkan bahwa proyek PLTSa ini akan dikerjakan oleh perusahaan yang berada di bawah naungan Danantara dan ditargetkan selesai dalam dua tahun ke depan.
Langkah tersebut dinilai menjadi angin segar bagi masyarakat Jawa Barat yang selama ini menghadapi masalah sampah di berbagai daerah. “Warga Jawa Barat tidak perlu khawatir lagi soal sampah. Danantara akan membangun PLTSa di hampir seluruh wilayah. Dua tahun lagi, insyaallah sampah berkurang, listrik bertambah,” kata Dedi dengan penuh optimisme.
Dedi menjelaskan bahwa pembangunan PLTSa merupakan bukti nyata dari upaya Pemprov Jabar dalam menyelesaikan masalah lingkungan sekaligus menyediakan sumber energi baru bagi masyarakat. “Atas nama warga Jabar, kami berterima kasih,” ucap mantan Bupati Purwakarta itu.
Inisiatif Danantara Disambut Positif oleh Kepala Daerah
Dedi menyebutkan bahwa inisiatif Danantara mendapat respons positif dari para bupati dan wali kota di Jawa Barat. “Semua kepala daerah tersenyum, mereka senang dengan kabar ini,” ujarnya.
Meski dana transfer daerah tahun 2026 akan mengalami penyesuaian, Dedi memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pemerintah provinsi. “ASN berhemat, rakyat bergembira,” tuturnya, menegaskan.
Kabupaten Bekasi dipastikan terpilih dalam pembangunan PLTSa atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang digagas pemerintah pusat. Program ini akan dibiayai oleh Danantara dengan nilai mencapai triliun rupiah.
Lima Aglomerasi untuk Pengelolaan Sampah
Gubernur Jawa Barat mengusulkan lima aglomerasi untuk diintervensi dalam hal pengelolaan sampah agar dapat memproduksi tenaga listrik dari sampah atau PLTSa yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Danantara atas instruksi presiden.
"Nanti, ada wilayah-wilayah yang kemudian diaglomerasikan menjadi wilayah bersama untuk menyelesaikan sampah," ucap Dedi di Gedung Negara Pakuan, Jumat 10 Oktober 2025.
Dedi menyebutkan bahwa kelima aglomerasi tersebut adalah Kota dan Bogor, Kota dan Kabupaten Bogor serta Depok. Aglomerasi ketiga adalah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Aglomerasi keempat adalah Purwakarta, Karawang, Subang, Bandung. Terakhir, aglomerasi Cimahi, Cianjur, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung.
"Ini menjadi satu wilayah aglomerasi pengelolaan sampah. Seluruh wilayah-wilayah itu diharapkan bisa selesai seluruh persiapannya. Yang hari ini sedang dipersiapkan adalah untuk Sarimukti," ucapnya.
Dedi berharap, proses pembangunannya bisa tercapai dalam waktu 1,5 tahun. "Inovasi pertama yang nanti akan dilaksanakan oleh Danantara atas arahan Bapak Presiden," ucapnya.
Anggaran dan Peran Pemprov Jabar
Terkait dengan anggaran, Pemprov Jabar tidak mengetahui karena penyelenggaraannya adalah PT Danantara. "Kita hanya menjadi penyedia tanah, penyedia sampah, dan penyedia perizinan," ungkapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Ai Syaadiah Dwidaningsih mengatakan, pemprov Jabar mengusulkan lima aglomerasi tersebut, termasuk Sarimukti diusulkan sebagai aglomerasi dengan potensi sampah terolah 2.000 ton dari 6 wilayah sekitar, yaitu Kabupaten Cianjur, KBB, Sukabumi, Purwakarta, Subang, dan Karawang.
Ai menegaskan, rencana tersebut tidak akan tumpang tindih dengan Legoknangka. "Justru kita usulkan wilayah baru (Kabupaten Cianjur, KBB, Sukabumi, Purwakarta, Subang dan Karawang) agar tidak mengganggu komitmen sampah ke Legoknangka, karena terminasi Legoknangka memiliki konsekuensi hukum, kerja sama antarnegara, sumber daya dan waktu," katanya.
Kabupaten Bekasi Masuk Daftar Prioritas
Kabupaten Bekasi terpilih bersama Kota Bekasi dengan total tujuh aglomerasi, yaitu Yogyakarta, Denpasar, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Bogor Raya, Medan, dan Semarang. Kabupaten Bekasi masuk dalam 10 daerah yang diprioritaskan.
Kepastian ini didapat setelah Danantara menyerahkan secara simbolis dukungan terhadap pembangunan PSEL. Penyerahan dilakukan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dengan didampingi sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bekasi mendapat kesempatan besar karena termasuk dalam daerah yang dipanggil langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama Menteri Investasi dan didampingi Gubernur Jawa Barat. Ini bentuk kepercayaan besar pemerintah pusat kepada kami,” ujar Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang turut menghadiri penyerahan program di Wisma Danantara.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen penuh mendukung program nasional ini sebagai upaya nyata menuntaskan persoalan sampah yang kian mendesak.
Proses Konsolidasi Teknis
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Donny Sirait, mengatakan, PSEL merupakan bentuk konsolidasi teknis antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kesiapan wilayah yang masuk dalam daftar aglomerasi.
“Pertemuan ini membahas kesiapan masing-masing daerah yang telah diverifikasi oleh lintas kementerian, termasuk ESDM dan PLN. Kabupaten Bekasi telah dinyatakan layak dari sisi ketersediaan sampah, lokasi, dan kesiapan data teknis,” ucap Doni.
Doni menuturkan bahwa proyek ini akan menggunakan sistem investasi sepenuhnya dari pemerintah pusat melalui Danantara, sementara daerah hanya berkewajiban menyediakan lahan dan menjamin pasokan sampah setiap hari.
“Semua biaya konstruksi dan teknologi ditanggung oleh pusat. Kami di daerah cukup memastikan ketersediaan lahan lima hektare dan pasokan 1.000 ton sampah per hari. Ini sangat meringankan beban daerah sekaligus memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Investasi Besar untuk Program Waste to Energy
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, proyek waste to energy atau pembangunan stasiun PSEL di 33 kota di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan investasi dengan total nilai sekitar Rp 91 triliun.
Setiap stasiun pengolahan Sampah menjadi energi listrik (PSEL) diperkirakan memiliki kapasitas pengelolaan sekitar 1.000 ton sampah per hari.
“Mungkin total investasinya itu mencapai kurang lebih Rp 91 triliun untuk di 33 daerah. Waktu itu, angka yang diambil berdasarkan 1.000 ton (kapasitas per hari per PSEL) karena di satu daerah bisa menjadi lebih,” kata Rosan dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta, Jumat.
Rosan mengatakan, pihaknya juga akan menghadirkan showcase untuk program waste to energy selama gelaran ISF. Proyek ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para investor dan calon investor.
“Saya mendapat informasi, yang ingin ikut program atau terdaftar sudah mencapai 192 perusahaan untuk program waste to energy yang baru saja kita sampaikan ini,” kata dia.
Menurut dia, IISF menjadi forum yang sangat baik, tidak hanya dari segi peluang investasi tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah Indonesia kepada calon investor.
Rosan menegaskan bahwa program waste to energy sangat penting karena tidak hanya memberikan dampak positif terhadap penyediaan listrik, tetapi juga terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kami tidak bisa melaksanakan program ini sendirian sehingga kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional, demi mewujudkan tujuan tersebut,” kata dia.
Komentar
Kirim Komentar