Harapkan Sekprov Baru Jadi Motor ASN, Gubernur Kaltara: Keterbatasan Anggaran dan Perkuat Sinergi OP

Kabar pemerintahan kembali mencuat. Mengenai Harapkan Sekprov Baru Jadi Motor ASN, Gubernur Kaltara: Keterbatasan Anggaran dan Perkuat Sinergi OP, publik menunggu dampak dan realisasinya. Simak laporannya.
Harapkan Sekprov Baru Jadi Motor ASN, Gubernur Kaltara: Keterbatasan Anggaran dan Perkuat Sinergi OPD

Peran Sekprov yang Strategis dalam Pemerintahan Provinsi

Sekretaris Provinsi (Sekprov) yang baru dilantik diharapkan mampu menjadi motor penggerak Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat provinsi sekaligus menjadi jembatan tertinggi dalam jenjang karier ASN di daerah. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, usai melantik Denny Harianto sebagai Sekprov Kaltara yang baru.

Advertisement
AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Menurut Zainal A Paliwang, Sekprov Kaltara memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan provinsi karena berada pada posisi puncak manajemen birokrasi. Oleh sebab itu, Sekprov Kaltara diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih profesional dan berintegritas.

“Sekprov ini harus menjadi motornya ASN. Ini jabatan tertinggi dalam karier ASN di provinsi. Kita harapkan dengan pengalaman dan pembekalan yang ada, akan ada perubahan-perubahan yang baik dalam pengelolaan pemerintahan,” ujar Zainal, Jumat (19/12/2025).

Dalam hal ini, pihaknya mengatakan bahwa ASN maupun kepala perangkat daerah berada di bawah kendali pemerintah provinsi, sehingga diperlukan kerja sama, koordinasi, dan harmonisasi yang kuat antar organisasi perangkat daerah (OPD). “Diharapkan ke depan sinergi antar OPD semakin baik, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program,” ungkapnya.

Di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas, Sekprov juga diharapkan mampu mengawal kebijakan pengelolaan anggaran secara cermat dan tepat sasaran. Seluruh program dan kegiatan OPD diminta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Dengan situasi keuangan daerah yang ada, anggaran harus digunakan sebaik-baiknya. Pengawasan harus diperkuat agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar OPD tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri, apalagi di luar perencanaan yang telah ditetapkan. “Saya minta tidak ada program di luar rencana. Semua kegiatan harus sesuai perencanaan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Tantangan dan Harapan untuk Sekprov Kaltara

Peran Sekprov Kaltara tidak hanya terbatas pada pengelolaan administrasi, tetapi juga mencakup koordinasi lintas sektor dan pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks ini, Sekprov diharapkan mampu memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan situasi ini, Sekprov harus mampu mengambil inisiatif dalam merancang program-program yang bisa memberikan dampak signifikan tanpa menguras keuangan daerah.

Selain itu, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan juga menjadi fokus utama. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang ketat, diharapkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh OPD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang nyata.

Peran Masa Depan Sekprov dalam Pembangunan Daerah

Pemimpin daerah seperti Sekprov Kaltara juga diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pembangunan daerah. Dengan peran tersebut, Sekprov harus mampu membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga lainnya.

Kolaborasi antar lembaga dan stakeholder menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Sekprov tidak hanya bertindak sebagai penjaga aturan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pembangunan.

Tidak ketinggalan, Sekprov juga diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu atau rentan.

Dengan segala tantangan yang ada, Sekprov Kaltara memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik dan lebih berdampak positif bagi masyarakat. Dengan komitmen, keterampilan, dan visi yang jelas, Sekprov diharapkan mampu memimpin daerah menuju masa depan yang lebih cerah.

Kesimpulan: Mari kita kawal terus perkembangan isu ini. Suarakan pendapat Anda dengan bijak di kolom komentar.

Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar