Pada tahun 2025, harga batubara global mengalami fluktuasi yang memengaruhi kebijakan pemerintah terkait Bea Keluar (BK). Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bachtiar, menilai bahwa nilai ideal dari harga batubara yang dapat dikenakan BK adalah sekitar US$ 160 per ton. Menurutnya, angka ini sangat tinggi dan belum tercapai saat ini.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Pada Senin (22/12/2025), berdasarkan data Bloomberg, harga batubara mencapai US$ 106,35 per ton, turun 0,33% dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu, rata-rata harga batubara global pada tahun 2025 diprediksi berada di kisaran US$ 100 hingga US$ 104 per ton. Hal ini menunjukkan bahwa harga saat ini masih jauh dari level ideal yang diinginkan oleh Bisman.
Bisman menjelaskan bahwa pengenaan BK sebaiknya dilakukan ketika harga batubara mencapai tingkat yang sangat tinggi, yaitu sekitar US$ 160 per ton. Ia menilai bahwa kebijakan ini akan memberikan tambahan penerimaan negara, tetapi juga bisa menekan daya saing ekspor batubara. Jika harga global melemah, maka harga batubara yang dikenakan BK bisa kurang kompetitif, sehingga volume produksi mungkin akan turun. Akibatnya, margin pelaku usaha juga akan terpengaruh.
Menurut Bisman, jika target penetapan BK batubara berdasarkan harga tertinggi, maka kebijakan tersebut dinilai cukup adil. Pasalnya, pemerintah sedang menikmati windfall profit, yaitu keuntungan besar yang diperoleh secara tiba-tiba dan tidak terduga oleh perusahaan atau individu, biasanya karena faktor eksternal. Jika harga batubara menyentuh US$ 160 per ton, maka kondisi ini dinilai sebagai windfall profit.
Ia menegaskan bahwa threshold harga harus realistis dan transparan agar tidak justru memukul industri saat pasar belum kuat. Dengan demikian, kebijakan BK harus diatur dengan hati-hati agar tidak merugikan sektor pertambangan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pengenaan BK merupakan bagian dari upaya negara untuk mengoptimalkan potensi penerimaan, sesuai dengan amanat konstitusi yang menempatkan kekayaan alam sebagai sumber kemakmuran rakyat. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak akan diterapkan secara membabi buta. Pemerintah hanya akan mengenakan BK kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai layak dan pada kondisi harga batu bara yang relatif tinggi di pasar global.
“Jika harganya rendah, perusahaan kan profitnya kecil. Kalau kita kenakan bea keluar, itu bukan kita membantu dia. Syukur kalau untungnya masih ada. Kalau rugi kan negara juga harus fair. Tapi kalau nilai jualnya besar, harga ekspornya besar, ya wajar,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa kebijakan BK batu bara akan langsung berlaku pada Januari 2026, mengikuti pola kebijakan serupa yang diterapkan pada komoditas emas. “Tapi (BK batu bara) Januari langsung berlaku,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Senin malam (15/12/2025).
Purbaya menjelaskan bahwa tarif BK batu bara akan berada di kisaran 1 hingga 5 persen, dengan target tambahan penerimaan negara mencapai sekitar Rp20 triliun pada tahun depan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa mengganggu keseimbangan pasar.
Dengan demikian, pengenaan BK batu bara menjadi langkah penting dalam memperkuat perekonomian nasional, tetapi juga perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak berdampak negatif pada sektor pertambangan.
Komentar
Kirim Komentar