Penyelidikan Korupsi dalam Proyek Pengadaan Chromebook
Pengadaan Chromebook senilai Rp17,42 triliun dianggap oleh Indonesian Audit Watch (IAW) sebagai proyek yang penuh dugaan korupsi dan kejahatan korporasi. Skema pengadaan ini tidak hanya sekadar kesalahan tunggal, tetapi bagian dari pola sistemik yang telah terjadi berulang kali dalam proyek digitalisasi pendidikan.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, mengungkapkan bahwa kasus Chromebook adalah puncak dari masalah lama yang telah diperingatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelumnya. Menurutnya, pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk memperluas praktik tersebut dengan anggaran yang jauh lebih besar.
Tahun 2014, BPK menyoroti proyek digitalisasi pendidikan dan layanan publik. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), beberapa temuan mencakup perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan nyata, spesifikasi yang dikunci pada merek tertentu, biaya layanan dan lisensi yang tidak transparan, aset yang tidak termanfaatkan atau rusak dini, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi manfaat.
Iskandar menjelaskan bahwa temuan tersebut sering muncul dalam setiap pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Pendidikan pada berbagai tahun anggaran. Hal ini terjadi baik dalam program laboratorium komputer sekolah, sistem pembelajaran daring kementerian dan lembaga, maupun proyek e-government dan cloud pemerintah.
Rekomendasi BPK hampir selalu sama, yaitu perbaiki perencanaan berbasis kebutuhan, hindari penguncian spesifikasi, dan pastikan value for money. Namun, persoalan utama bukan pada pilihan perangkat, melainkan keputusan menyerahkan kendali sistem pendidikan kepada satu ekosistem tertutup melalui Chrome Device Management (CDM) atau Chrome Education Upgrade (CEU).
“Masalah utama Chromebook bukan pada perangkatnya, melainkan pada ekosistem yang mengikatnya,” kata Iskandar. Ia menegaskan bahwa BPK telah berulang kali memperingatkan risiko ketergantungan sistem, mulai dari biaya berulang hingga hilangnya kedaulatan teknologi. Namun, peringatan ini kembali diabaikan dalam proyek Chromebook.
Berdasarkan temuan BPK dan penyidikan Kejaksaan Agung, IAW menilai praktik dalam proyek ini telah melampaui kesalahan administrasi. Lisensi CDM/CEU dinilai menjadi pintu rente melalui kontrol aktivasi dan penguncian aset sekolah.
“Pola ini, menurut BPK, menciptakan pemborosan dan menguntungkan korporasi tertentu secara sistemik. Platform SIPLah disebut hanya memberi legitimasi formal, meski persaingan telah tertutup sejak awal.”
Iskandar menambahkan bahwa kerangka hukum memungkinkan penindakan terhadap korporasi yang diuntungkan dan menyebabkan kerugian negara. Oleh karena itu, seluruh korporasi dalam rantai pengadaan perlu disidik, bukan hanya individu.
Masalah Utama dalam Pengadaan TIK
- Perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan nyata
- Spesifikasi yang dikunci pada merek atau platform tertentu
- Biaya layanan dan lisensi yang tidak transparan
- Aset yang tidak termanfaatkan atau rusak dini
- Lemahnya pengawasan dan evaluasi manfaat
Rekomendasi BPK
- Perbaiki perencanaan berbasis kebutuhan
- Hindari penguncian spesifikasi
- Pastikan value for money
Risiko Ketergantungan Sistem
- Biaya berulang
- Hilangnya kedaulatan teknologi
Mekanisme Lisensi CDM/CEU
- Kontrol aktivasi dan penguncian aset sekolah
- Menciptakan pemborosan
- Menguntungkan korporasi tertentu secara sistemik
Kesimpulan
Proyek pengadaan Chromebook tidak hanya menjadi isu korupsi, tetapi juga menjadi contoh dari sistem yang tidak efisien dan merugikan negara. Dengan adanya rekomendasi BPK yang sering diabaikan, maka diperlukan tindakan tegas untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan harus ditindak sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
Komentar
Kirim Komentar