IAW Sebut Masalah Chromebook Ulangi Temuan BPK Sebelumnya

Pasar smartphone kembali dihebohkan dengan kabar terbaru. Sorotan publik kali ini tertuju pada IAW Sebut Masalah Chromebook Ulangi Temuan BPK Sebelumnya yang menawarkan spesifikasi menarik. Berikut ulasan lengkapnya.

Penelitian Terbaru Mengungkap Dugaan Korupsi dalam Proyek Pengadaan Chromebook

Indonesian Audit Watch (IAW) menemukan bahwa proyek pengadaan Chromebook senilai Rp17,42 triliun memiliki dugaan korupsi yang sangat kuat. Menurut IAW, skema pengadaan ini bukan sekadar kesalahan tunggal, melainkan bagian dari pola sistemik yang terjadi selama bertahun-tahun dalam berbagai proyek digitalisasi pendidikan.

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menyatakan bahwa kasus Chromebook adalah puncak dari masalah lama yang telah diperingatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sejak lama. Ia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk memperluas praktik-praktik seperti ini dengan anggaran yang jauh lebih besar.

Pada tahun 2014, BPK telah menyoroti proyek digitalisasi pendidikan dan layanan publik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ada beberapa masalah yang muncul, antara lain perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan nyata, spesifikasi yang dikunci pada merek atau platform tertentu, biaya layanan dan lisensi yang tidak transparan, aset yang tidak termanfaatkan atau rusak dini, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi manfaat.

Menurut Iskandar, temuan tersebut muncul hampir di setiap pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Pendidikan pada berbagai tahun anggaran. Hal ini mencakup program laboratorium komputer sekolah, sistem pembelajaran daring kementerian dan lembaga, maupun proyek e-government dan cloud pemerintah.

Rekomendasi BPK hampir selalu sama, yaitu perbaiki perencanaan berbasis kebutuhan, hindari penguncian spesifikasi, dan pastikan value for money. Menurut Iskandar, persoalan utama bukanlah pada pilihan perangkat, melainkan keputusan menyerahkan kendali sistem pendidikan kepada satu ekosistem tertutup melalui Chrome Device Management (CDM) atau Chrome Education Upgrade (CEU).

“Masalah utama Chromebook bukan pada perangkatnya, melainkan pada ekosistem yang mengikatnya,” ujar Iskandar.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa BPK telah berulang kali memperingatkan risiko ketergantungan sistem, mulai dari biaya berulang hingga hilangnya kedaulatan teknologi. Namun, peringatan tersebut kembali diabaikan dalam proyek Chromebook.

Berdasarkan temuan BPK dan penyidikan Kejaksaan Agung, IAW menilai praktik dalam proyek ini telah melampaui kesalahan administrasi. Lisensi CDM/CEU dinilai menjadi pintu rente melalui kontrol aktivasi dan penguncian aset sekolah.

“Pola ini, menurut BPK, menciptakan pemborosan dan menguntungkan korporasi tertentu secara sistemik. Platform SIPLah disebut hanya memberi legitimasi formal, meski persaingan telah tertutup sejak awal.”

Iskandar menambahkan bahwa kerangka hukum memungkinkan penindakan korporasi yang diuntungkan dan menyebabkan kerugian negara. Karena itu, seluruh korporasi dalam rantai pengadaan perlu disidik, bukan hanya individu.