Indonesia Halal Watch Ingatkan Ancaman Sanksi Berat dan Penggunaan Bahan Baku Tidak Sesuai

Info kesehatan kali ini membahas topik yang penting bagi kita. Terkait Indonesia Halal Watch Ingatkan Ancaman Sanksi Berat dan Penggunaan Bahan Baku Tidak Sesuai, banyak fakta menarik yang perlu Anda ketahui. Simak penjelasannya.

Tanggapan dari Indonesia Halal Watch terhadap Dugaan Penggunaan Air Sumur Tanah dalam AMDK

Founder Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, memberikan respons terhadap maraknya pemberitaan mengenai dugaan penggunaan air sumur tanah dalam salah satu merk air minum dalam kemasan (AMDK). Menurutnya, tindakan ini dinilai tidak sesuai dengan klaim iklan yang menyatakan bahwa sumber air berasal dari mata air pegunungan. Ia menilai dugaan kecurangan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Ikhsan menjelaskan bahwa jika produsen AMDK terbukti mengganti bahan baku air yang tidak sesuai dengan sampel yang diajukan saat mengurus Izin Edar ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun sertifikasi halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), maka langkah hukum dapat diberlakukan.

“Produsen dan produk air minum tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen,” ujar Ikhsan dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10/2025).

Selain aspek hukum, Ikhsan juga menyoroti kerusakan reputasi yang akan dialami produsen. Menurutnya, tindakan curang ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan memicu hilangnya pangsa pasar. “Ini merupakan risiko reputasi yang tidak kecil,” tegasnya.

IHW juga menyoroti potensi bahaya bagi konsumen apabila bahan baku air tidak sesuai standar. Produk yang digunakan dapat memicu reaksi alergi, keracunan, hingga penyakit serius lainnya.

Langkah yang Dapat Diambil oleh BPOM dan BPJPH

Menindaklanjuti isu tersebut, BPOM dan BPJPH disebut memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit lebih ketat terhadap fasilitas produksi. Jika terbukti ada pelanggaran, BPOM dapat mencabut izin edar serta mengambil langkah hukum, sementara BPJPH dapat membatalkan sertifikasi halal.

Ikhsan menegaskan bahwa kepatuhan produsen terhadap regulasi merupakan kunci dalam menjaga keamanan produk dan kepercayaan publik. “Komitmen dan integritas produk harus dipertahankan agar konsumen tetap terlindungi,” pungkasnya.

Dampak Hukum yang Mungkin Terjadi

Beberapa sanksi yang mungkin diberlakukan antara lain: * Pencabutan izin edar oleh BPOM * Pembatalan sertifikasi halal oleh BPJPH * Penurunan materi iklan dan billboard dari ruang publik

Dalam hal ini, produsen AMDK yang terbukti melanggar aturan dapat dihukum secara tegas. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk melaporkan kecurangan tersebut kepada lembaga terkait agar bisa segera ditindaklanjuti.

Pentingnya Kepatuhan Regulasi

Ikhsan menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci utama dalam menjaga kualitas produk dan kepercayaan publik. Ia menilai bahwa komitmen dan integritas produk harus menjadi prioritas utama para produsen.

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan produsen akan lebih waspada dan menjaga kualitas produknya. Hal ini juga akan membantu menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa semua produk yang beredar aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Kesimpulan: Semoga informasi ini berguna bagi kesehatan Anda dan keluarga. Jaga selalu kesehatan dengan pola hidup yang baik.