Kang DS Puji Capaian Bebas Korupsi, Tekankan Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kang DS Puji Capaian Bebas Korupsi, Tekankan Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah

Isu politik kembali hangat diperbincangkan. Mengenai Kang DS Puji Capaian Bebas Korupsi, Tekankan Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah, publik menanti dampak dan realisasinya. Simak laporannya.

Bupati Bandung Apresiasi Predikat Zero Corruption dan Tekankan Integritas dalam Pengelolaan Keuangan

Bupati Kabupaten Bandung, Kang DS, menyampaikan apresiasi terhadap capaian prestasi yang diraih oleh pemerintah daerah dalam hal anti korupsi. Hal ini diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penghargaan Zero Corruption. Dalam rapat koordinasi bulanan yang diadakan pada Jumat 19 Desember 2025, Kang DS menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Advertisement
AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

“Kami harus terus menjaga ini. Jangan sampai ada celah untuk korupsi, karena jika satu orang terjerat, itu bisa membuka pintu bagi yang lainnya. Kabupaten Bandung harus tetap menjadi contoh dalam hal integritas dan transparansi,” ujar Kang DS dalam rapat tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya mengoptimalkan potensi daerah untuk memperkuat perekonomian lokal dan mempertahankan kinerja pemerintahan yang baik. Bupati Bandung Kang DS pun menegaskan pentingnya menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan yang ada.

Oleh karena itu, ia pun mengapresiasi pencapaian Kabupaten Bandung yang berhasil mempertahankan predikat zero corruption menurut Survei Pengendalian Internal (SPI) KPK. Prestasi lainnya yang membanggakan adalah peringkat MCP KPK Kabupaten Bandung yang kini berada di posisi ke-4 secara nasional dengan angka 94% dan menduduki ranking ke-1 di Jawa Barat.

“Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Saya berharap semua OPD tetap menjaga kinerja tinggi ini, agar kita terus berada di jalur yang benar,” kata Kang DS lagi.

Fokus pada Pelayanan Publik yang Berkualitas

Di tengah prestasi yang telah diraih, Kang DS mengingatkan pentingnya fokus pada pelayanan publik yang berkualitas dan pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Meski pendapatan daerah mengalami tantangan di akhir tahun 2025, Kang DS optimistis bahwa upaya maksimal dari semua pihak akan memastikan Kabupaten Bandung tetap mencapai predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk 10 tahun berturut-turut.

“Jangan sampai ada gagal bayar atau kas defisit. Saya akan memantau terus hingga detik-detik terakhir akhir tahun ini,” ujar Kang DS menegaskan.

Rapat koordinasi tersebut diadakan di Rumah Dinas Bupati, Soreang dengan dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Bandung. Dalam rapat ini, Kang DS juga mengingatkan bahwa meskipun ada tantangan, kerja keras semua pihak akan memastikan pencapaian visi-misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

"Mari kita semua terus bekerja dengan penuh dedikasi, fokus pada pelayanan publik yang terbaik, dan tetap menjaga integritas dalam setiap langkah kita," ajak Bupati Bedas.

Langkah untuk Memperkuat Ekonomi Daerah

Sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi daerah, Kang DS juga mendorong pengembangan sektor pertanian dan peternakan sebagai peluang usaha baru bagi masyarakat pada awal tahun 2026.

“Kita akan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi peternak ayam petelur serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan halaman rumah mereka untuk berkebun dan menanam sayuran. Ini adalah langkah kecil yang bisa berdampak besar bagi ketahanan pangan dan perekonomian lokal kita,” katanya.

Sementara itu, Cakra Amiyana, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, dalam rapat koordinasi tersebut menekankan pentingnya memastikan kas daerah aman, terutama terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum sepenuhnya diterima dari pusat dan provinsi. Cakra juga mengingatkan agar target pajak daerah seperti pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak lainnya dapat segera dipenuhi untuk menghindari defisit anggaran.

Kesimpulan: Mari kita kawal terus perkembangan isu ini. Suarakan aspirasi Anda dengan bijak di kolom komentar.

Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar