Kasus warga miskin ekstrem Jember jadi peringatan reformasi data sosial

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Masalah Kemiskinan Ekstrem di Tengah Lahan BUMN

Kasus buruh harian lepas yang tinggal di lahan BUMN di Kabupaten Jember, khususnya di Dusun Silosanen dan Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silosanen, menjadi perhatian serius. Warga tersebut tidak mendapatkan bantuan sosial atau layanan kesehatan karena status KTP mereka sebagai karyawan BUMN.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, menilai masalah ini sebagai peringatan penting bagi reformasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sistem administrasi kependudukan. Ia menekankan bahwa reformasi DTSEN harus memastikan warga miskin ekstrem tidak terlewat dari sistem, dengan validasi lapangan, pembaruan data berkala, serta integrasi Dukcapil dengan data sosial dan kesehatan.

Definisi Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai ketidakmampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar minimum, termasuk pangan bergizi, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal layak. Berdasarkan standar Bank Dunia, batas pengeluaran berada di bawah USD 2,15 per kapita per hari, atau sekitar Rp 350.000–390.000 per kapita per bulan.

Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur dari 4,40 persen pada Maret 2020 menjadi 0,66 persen pada Maret 2024, Edy mengingatkan bahwa capaian statistik tidak selalu mencerminkan kondisi lapangan secara menyeluruh. Masalah utama yang dihadapi adalah ketimpangan wilayah, di mana kemiskinan ekstrem masih terkonsentrasi di pedesaan dan wilayah pesisir dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dan pasar. Kualitas sumber daya manusia juga belum merata, sehingga banyak masyarakat bertahan di sektor informal dengan pendapatan minim dan tidak pasti.

Faktor yang Memperburuk Siklus Kemiskinan

Keterbatasan akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi memperburuk siklus kemiskinan. Selain itu, inflasi pangan dan krisis energi membuat kelompok ini semakin rentan. Keterbatasan akses teknologi dan internet juga membuat warga miskin ekstrem ketinggalan dari peluang ekonomi baru dan program pemberdayaan berbasis digital.

Edy menegaskan bahwa ini bukan semata persoalan individu, tetapi kegagalan sistemik. Negara tidak boleh membiarkan satu status administratif di KTP menghapus fakta kemiskinan ekstrem yang dialami warga bertahun-tahun.

Solusi yang Disarankan

Sebagai solusi, Edy mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial berbasis data DTSEN mutakhir, penguatan layanan kesehatan primer, serta jaminan kesehatan nasional bagi rumah tangga miskin ekstrem dan rentan. Pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi juga perlu diperluas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Penghapusan kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti pada capaian angka. Negara harus memastikan warga benar-benar keluar dari kondisi tidak layak hidup, dengan akses kesehatan, perlindungan sosial, dan penghidupan yang berkelanjutan,” kata Edy.

Realitas Kemiskinan di Dua Dusun

Realitas kemiskinan ekstrem terlihat nyata di Dusun Silosanen dan Baban Timur. Di Silosanen, Buniman (65), buruh harian PTPN, tinggal bersama istrinya yang mengalami stroke selama sembilan tahun. Rumahnya kumuh dan sanitasi belum memadai. MCK masih mengandalkan air sungai di belakang rumah. Upah Buniman Rp 40.000 sekali bekerja dan dalam setengah bulan hanya mendapat panggilan sekitar lima hari.

Di Baban Timur, Saniman (65) tinggal di gubuk sederhana di tengah lahan Perhutani. Atap rumahnya bocor dan listrik hanya dari panel surya kecil. Ia merawat istrinya yang stroke sejak dua tahun lalu. Akses menuju dusun ini sempit, licin, dan tidak rata. Tanjakan dan turunan curam serta kubangan lumpur menjadi pemandangan sehari-hari.

Respons dari PTPN dan Perhutani

Tim aiotrade juga mengonfirmasi keberadaan warga miskin ekstrem di tengah lahan BUMN kepada PTPN I dan Perhutani. Pelaksana Tugas Kasubag Kesekretariatan dan Humas PTPN I Regional V, M Syaiful Rizal, mengaku pihaknya tidak mengetahui adanya warga yang masuk kategori miskin ekstrem di dalam lahan PTPN. Ia membantah ada warga yang tinggal di lahan HGU PTPN. Menurutnya, warga memang tinggal di area kebun, tetapi itu berada di lahan desa.

Sementara itu, Administratur Perhutani Jember, Eko Teguh, menyatakan sebagian warga miskin ekstrem yang tinggal di kawasan hutan merupakan pendatang. Ia meragukan klaim warga yang menyebut tinggal turun-temurun di kawasan hutan. Ia menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem bukan menjadi tanggung jawab utama Perhutani.

Artikel ini merupakan bagian dari perjalanan tim Ekspedisi Nusaraya aiotrade di Kabupaten Jember, mulai dari 27 November hingga 2 Desember.