Gubernur Jabar Siapkan Dua Opsi Bantuan untuk Pekerja Terdampak Penutupan Tambang
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menyiapkan dua opsi bantuan bagi para pekerja yang terdampak penutupan tambang di Kecamatan Parungpanjang. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan dana bantuan serta mencari alternatif pekerjaan baru untuk para karyawan yang sebelumnya bekerja di sektor pertambangan.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Opsi Pertama: Bantuan Dana Bulanan
Opsi pertama yang disiapkan adalah pemberian bantuan dana selama masa penutupan tambang. Besaran bantuan tersebut berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan untuk setiap karyawan atau kepala keluarga. Meski besaran pastinya belum ditentukan, Dedi menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan perhitungan ulang.
“Nanti akan kami hitung kembali jumlah pastinya,” ujarnya dalam video yang dikirimkan ke media.
Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan skema pemberian bantuan agar kebutuhan pokok para pekerja terdampak tetap terpenuhi. Skema ini dirancang agar kebutuhan seperti beras dan kebutuhan anak sekolah bisa tercukupi.
Opsi Kedua: Lapangan Pekerjaan Baru
Sementara itu, opsi kedua yang disiapkan adalah menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat penutupan tambang. Dedi menjelaskan bahwa mereka akan dialihkan menjadi tenaga kebersihan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat.
“Misalnya, untuk jalan sepanjang Parungpanjang, tenaga kebersihannya akan kami rekrut dari karyawan yang terdampak penutupan tambang, dengan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK),” kata Dedi.
Selain itu, Pemprov Jabar juga sedang menyiapkan rekrutmen tenaga sopir di sektor Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Dedi menyebut bahwa pihaknya telah membeli banyak mobil truk sehingga membutuhkan tenaga sopir tambahan.
“Kami juga menyiapkan rekrutmen tenaga sopir untuk pekerjaan di sektor PU, PSDA, kegiatan lingkungan hidup, dan lainnya, karena kami baru saja membeli banyak mobil truk,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan menyiapkan lapangan kerja sebagai operator alat berat. Dedi menyampaikan bahwa pemerintah telah membeli sejumlah alat berat untuk sektor PU dan PSDA.
“Kemudian yang ketiga adalah operator alat berat. Kami juga membeli alat berat dalam jumlah banyak untuk sektor PU dan PSDA,” kata Dedi.
Pelatihan Tenaga Pemadam Kebakaran
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan melatih para pekerja terdampak agar dapat menjadi tenaga pemadam kebakaran. Dedi menyebut bahwa saat ini dibutuhkan banyak personel pemadam kebakaran di berbagai wilayah Jawa Barat.
“Berikutnya, mereka juga akan dilatih menjadi tenaga pemadam kebakaran karena kami membutuhkan banyak tenaga untuk disebar di berbagai wilayah di Jawa Barat,” ujarnya.
Penutupan Tambang di Beberapa Wilayah
Sebelumnya, Dedi menghentikan sementara kegiatan pertambangan di Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Rumpin, dan Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Pemberhentian itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 144/HUB.01.01.01/PEREK.
“Diminta kepada saudara untuk menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan sejak tanggal 26 September 2025,” tulis Dedi dalam SE yang diteken pada Kamis, 25 September 2025.
Dalam surat tersebut dijelaskan, masih terdapat permasalahan terkait aspek lingkungan dan keselamatan yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum, kemacetan, polusi, serta kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, bahkan berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Dedi menegaskan bahwa tata kelola kegiatan tambang, termasuk rantai pasok, masih belum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, penutupan sementara diberlakukan hingga seluruh ketentuan tersebut terpenuhi.
“Penutupan sementara ini berlaku sampai terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud, serta setelah disampaikan laporan tertulis disertai bukti pendukung kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat,” kata gubernur yang akrab disapa KDM atau Kang Dedi Mulyadi itu.
Komentar
Kirim Komentar