Pernyataan Kontroversi Seorang Pejabat di Kantor PM Jepang
Pada 18 Desember 2025, seorang sumber di kantor Perdana Menteri (PM) Jepang menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa negara tersebut membutuhkan senjata nuklir. Pernyataan ini dinilai sebagai penyimpangan dari kebijakan yang telah berlaku selama ini dan berpotensi memicu reaksi negatif baik di dalam maupun luar negeri.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
"Menurut saya, kita harus memiliki senjata nuklir. Pada akhirnya, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri," ujar pejabat tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan tentang gagasan memiliki senjata nuklir. Meski begitu, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara cepat. Ia juga mengindikasikan bahwa tindakan ini tidak realistis dan membantah bahwa dirinya telah berdiskusi dengan PM Sanae Takaichi mengenai peninjauan prinsip-prinsip non-nuklir.
Pernyataan ini muncul pada saat Takaichi, yang dikenal dengan pandangan keamanannya yang keras, sedang mempertimbangkan untuk meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir Jepang. Meskipun Jepang menjunjung tinggi Konstitusi pasifis sejak akhir Perang Dunia II, negara ini bergantung pada pencegahan nuklir Amerika Serikat (AS) untuk perlindungan. Namun, beberapa kritikus menganggap hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip non-nuklir.
Jepang Tetap Berkomitmen pada Prinsip Non-Nuklir
Menanggapi pernyataan seorang pejabat tersebut, Sekretaris Kabinet Utama Jepang, Minoru Kihara, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tetap pada tiga prinsip non-nuklir. Ini berarti melarang kepemilikan, produksi, atau pengizinan pengenalan senjata nuklir.
"Sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami pemboman atom selama perang, posisi Jepang adalah untuk terus mengambil langkah-langkah realistis dan praktis guna mencapai dunia tanpa senjata nuklir," kata Kihara. Ia menambahkan bahwa tujuan dari langkah ini adalah mempertahankan dan memperkuat rezim perlucutan senjata nuklir global berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
"Sejak berakhirnya perang, negara kita secara konsisten telah berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran komunitas internasional. Tidak ada perubahan dalam sikap ini," lanjutnya.
Picu Protes dari Para Penyintas Bom Atom
Pernyataan seorang pejabat pemerintah terkait Jepang yang seharusnya memiliki senjata nuklir, telah memicu reaksi keras. Ketua bersama kelompok penyintas bom atom Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, mengatakan ia tidak pernah menyangka pernyataan seperti itu akan dilontarkan. Ia merasa frustasi, marah, dan kecewa karena pemikiran para penyintas bom atom sama sekali tidak dipahami.
Mimaki menyerukan kepada pemerintah untuk menjadikan tiga prinsip non-nuklir sebagai undang-undang dan mempromosikan pandangan global bahwa senjata nuklir tidak boleh digunakan sama sekali. Kelompok yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun lalu itu juga menyatakan bahwa pernyataan tersebut membenarkan perang nuklir dan sama sekali tidak dapat dimaafkan. Nihon Hidankyo telah lama berkampanye untuk membersihkan dunia dari senjata nuklir.
Isu Lain yang Mengemuka
Selain isu nuklir Jepang, beberapa isu lain juga menjadi sorotan. Misalnya, dugaan bahwa Rusia mengirim anak-anak Ukraina ke Korut. Dugaan ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang tujuan di balik tindakan tersebut. Selain itu, ada informasi bahwa Rusia akan membantu Korut melakukan eksplorasi minyak bumi di Laut Jepang. Hal ini menunjukkan adanya kerja sama antara dua negara yang sering kali menjadi lawan politik.
Di sisi lain, Korea Selatan (Korsel) mencoba menghindari bentrokan dengan Korut dengan mengajak negara tersebut berdiskusi mengenai wilayah perbatasan. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas di kawasan dan mencegah konflik yang lebih besar.
Komentar
Kirim Komentar