Kekhawatiran tentang Krisis Kesehatan di Jalur Gaza
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan peringatan serius mengenai krisis kesehatan yang sedang terjadi di Jalur Gaza. Ia menilai bahwa situasi ini bisa berdampak selama beberapa generasi ke depan jika tidak segera ditangani dengan baik.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Dalam wawancara dengan program Today di BBC Radio 4, Tedros menjelaskan bahwa warga Gaza masih menghadapi tantangan besar seperti kelaparan, cedera parah, dan kerusakan infrastruktur kesehatan. Selain itu, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hancurnya sistem air dan sanitasi juga semakin merajalela. Meskipun bantuan kemanusiaan telah meningkat sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk membangun kembali sistem layanan kesehatan di wilayah tersebut.
“Jika kita melihat kelaparan dan menggabungkannya dengan masalah kesehatan mental yang kini meluas, maka situasi ini merupakan krisis yang akan berdampak selama beberapa generasi mendatang,” kata Tedros.
Masalah dalam Pengiriman Bantuan Kemanusiaan
Salah satu isu utama yang muncul adalah jumlah truk bantuan yang masuk ke Gaza setiap hari. Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa lebih dari 6.700 ton makanan telah masuk ke Gaza sejak 10 Oktober, tetapi angka ini jauh di bawah target 2 ribu ton per hari. Untuk mencapai target tersebut, WFP meminta Israel untuk membuka lebih banyak titik penyeberangan, selain Karem Abu Salem di selatan dan al-Karara di bagian tengah Gaza.
“Enam ratus truk bantuan seharusnya tiba setiap hari di Gaza, tetapi rata-ratanya hanya antara 200 dan 300,” ujar Tedros. Ia juga meminta otoritas Israel untuk memisahkan urusan bantuan kemanusiaan dari konflik yang lebih luas.
Selain itu, pasokan bantuan yang diperuntukkan bagi pemulihan sistem kesehatan di Gaza telah disita di perbatasan karena otoritas Israel menilai barang-barang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan militer. Contohnya, tiang-tiang yang dibutuhkan untuk mendirikan rumah sakit lapangan disita dengan alasan bisa memiliki fungsi ganda.
Permintaan untuk Tidak Mempolitisasi Bantuan
Tedros juga meminta Israel agar tidak mempolitisasi bantuan kemanusian. Ia menegaskan bahwa akses bantuan harus sepenuhnya terbuka tanpa adanya syarat apa pun, terutama setelah seluruh sandera yang masih hidup telah dibebaskan dan sebagian besar jenazah telah diserahkan.
Pada Minggu (19/10/2025), Israel sempat menghentikan sementara pengiriman bantuan setelah melaporkan dua tentaranya tewas akibat serangan Hamas di Gaza. Namun, kelompok Palestina itu mengaku tidak mengetahui adanya bentrokan tersebut. Militer Israel kemudian membalasnya dengan serangkaian serangan udara di Gaza, yang menewaskan puluhan warga Palestina. Pengiriman bantuan dilanjutkan kembali keesokan harinya menyusul tekanan dari komunitas internasional.
Hamas telah berkomitmen untuk mengembalikan jenazah para sandera sesuai dengan perjanjian gencatan yang didukung oleh Presiden AS, Donald Trump. Namun sejauh ini, mereka baru berhasil memulangkan 15 dari 28 jenazah, dengan alasan bahwa proses pencarian terhambat oleh meluasnya kehancuran di Gaza dan berlanjutnya kendali militer Israel di sejumlah wilayah.
Sementara itu, 20 sandera Israel yang masih hidup telah dibebaskan oleh Hamas pekan lalu dengan imbalan hampir 2 ribu warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Biaya Pembangunan Kembali Gaza Mencapai Rp1,12 Kuadriliun
Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan 251 lainnya di sandera. Sejak itu, sedikitnya 68.229 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Gaza, sementara sebagian besar wilayah tersebut hancur dan penduduknya terjebak dalam krisis kemanusiaan.
PBB sebelumnya memperkirakan bahwa biaya untuk membangun kembali Gaza dapat mencapai 70 miliar dolar AS (sekitar Rp1,12 kuadriliun). Menurut Tedros, sekitar 10 persen dari jumlah tersebut perlu dialokasikan untuk memperbaiki sistem kesehatan yang mengalami kerusakan parah.
“Kami sudah lama mengatakan bahwa perdamaian adalah obat terbaik. Gencatan senjata yang ada saat ini sangat rapuh, dan beberapa orang masih kehilangan nyawa bahkan setelah gencatan itu diberlakukan karena sempat beberapa kali dilanggar,” ujarnya.
Komentar
Kirim Komentar