Anggota DPR RI Soroti Pentingnya Reformasi Polri
Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, menekankan bahwa reformasi Polri harus menjadi prioritas utama dalam menjawab harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Polres Hulu Sungai Tengah (HST), Polda Kalimantan Selatan, pada Jumat (19/12/2025).
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Menurut Habib Aboe Bakar, Polri merupakan lembaga yang selalu mendapat perhatian publik karena perannya yang sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Oleh karenanya, proses reformasi harus terus diperkuat, baik dari sisi sumber daya manusia, pelayanan publik, hingga pendekatan yang lebih humanis.
“Reformasi Polri ini harus mendapat perhatian khusus, karena Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat. Tanpa kehadiran polisi, kita bisa membayangkan seperti apa kondisi keamanan,” ujarnya.
Dalam dialog bersama Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampubolon dan jajaran, Habib Aboe menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI saat ini sedang melakukan pembahasan serius terkait arah reformasi Polri, dengan melibatkan berbagai pakar dan menyerap masukan dari masyarakat luas.
"Pembahasan reformasi Polri mencakup banyak aspek, mulai dari penguatan profesionalisme, integritas, pengawasan internal, hingga peningkatan kepercayaan publik," ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa Komisi III masih berpandangan bahwa Polri tetap ideal sebagai institusi mandiri dan belum tepat berada di bawah kementerian. Ia juga turut mengingatkan pentingnya pendekatan hukum yang tegas namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal, khususnya dalam wilayah yang masih kuat dengan hukum adat.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah, sekaligus upaya memastikan reformasi Polri berjalan sejalan dengan harapan masyarakat.
Fokus pada Peningkatan Profesionalisme dan Kepercayaan Publik
Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam pembahasan reformasi Polri adalah penguatan profesionalisme dan integritas. Menurut Habib Aboe Bakar, kompetensi dan etika anggota Polri harus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Selain itu, pengawasan internal juga menjadi hal penting yang perlu diperkuat. Dengan sistem pengawasan yang lebih efektif, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Peningkatan kepercayaan publik juga menjadi salah satu tujuan utama dari reformasi tersebut. Masyarakat harus merasa aman dan yakin bahwa Polri bekerja dengan transparan dan profesional. Untuk mencapai hal ini, diperlukan komunikasi yang lebih baik antara Polri dan masyarakat, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses reformasi.
Pendekatan yang Lebih Humanis
Habib Aboe Bakar menekankan bahwa pendekatan yang lebih humanis dalam pelayanan Polri juga sangat penting. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan merasa lebih nyaman dalam berinteraksi dengan aparat kepolisian.
Ia mencontohkan, dalam beberapa wilayah yang masih kuat dengan hukum adat, Polri harus mampu menjembatani antara hukum nasional dan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini akan membantu dalam membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat setempat.
Peran Komisi III DPR RI dalam Pengawasan
Komisi III DPR RI memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Melalui kunjungan kerja seperti ini, Komisi III dapat memantau langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Polres HST.
Selain itu, kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka reformasi Polri. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kesimpulan
Reformasi Polri membutuhkan komitmen dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif seperti Komisi III DPR RI. Dengan pendekatan yang lebih humanis, penguatan profesionalisme, dan peningkatan kepercayaan publik, diharapkan Polri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan layanan yang lebih maksimal bagi masyarakat.
Komentar
Kirim Komentar