aiotrade.app.CO.ID-BOGOR
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kementerian Keuangan akan berupaya membatasi penerbitan utang pemerintah seoptimal mungkin. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap rupiah yang diperoleh dari utang dapat digunakan secara efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
“Kita akan berusaha mengurangi penerbitan utang seoptimal mungkin. Artinya, jika kita terpaksa mengambil utang, penggunaannya harus maksimal. Tidak boleh ada kebocoran, dan harus menciptakan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seoptimal mungkin,” ujarnya dalam sambungan virtual Zoom saat Agenda Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (11/10/2025).
Purbaya menekankan bahwa langkah pengendalian utang tersebut akan diiringi dengan upaya memperketat efisiensi belanja pemerintah. Ia menjelaskan bahwa akan ada pemotongan pada pos pengeluaran yang tidak produktif, tanpa mengganggu program prioritas pemerintah.
“Kita akan coba mengontrol belanja pemerintah agar lebih baik, sehingga belanja yang tidak perlu bisa dipangkas. Bukan berarti kita memotong program pemerintah, tetapi kita memangkas program yang tidak efisien dan hanya memboroskan uang negara, yang sebagian besar berasal dari utang,” katanya.
Total utang pemerintah pusat per Juni 2025 mencapai Rp 9.138,05 triliun. Angka ini setara dengan 39,86% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau hampir mendekati ambang batas 40% terhadap PDB. Level ini selama ini menjadi target yang dijaga oleh pemerintah.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, posisi utang tersebut terdiri atas pinjaman sebesar Rp 1.157,18 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 7.980,87 triliun. Total utang ini sedikit turun dibandingkan posisi Mei 2025 yang mencapai Rp 9.177,48 triliun.
Strategi Pengendalian Utang Pemerintah
Beberapa strategi yang akan diterapkan oleh Kementerian Keuangan antara lain:
-
Optimalisasi Penggunaan Dana Utang
Setiap rupiah yang diperoleh dari utang akan digunakan secara efisien untuk proyek-proyek yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. -
Peningkatan Efisiensi Belanja Pemerintah
Kemenkeu akan melakukan evaluasi terhadap semua pengeluaran pemerintah. Pos-pos yang tidak produktif akan dipangkas, termasuk program-program yang dinilai tidak efisien dan hanya membuang-buang anggaran. -
Pengawasan Ketat terhadap Pinjaman dan SBN
Penyaluran pinjaman dan penerbitan surat berharga negara akan dikawasi dengan ketat agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan dana. -
Pertahanan Tingkat Utang yang Aman
Pemerintah akan terus memantau tingkat utang terhadap PDB agar tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan, yaitu 40%.
Peran Masyarakat dalam Mendukung Pengendalian Utang
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pengendalian utang pemerintah. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:
-
Meningkatkan Kesadaran Ekonomi
Masyarakat diminta untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan secara bijak, baik sebagai individu maupun dalam lingkup keluarga. -
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Masyarakat dapat memantau penggunaan dana utang melalui berbagai saluran informasi resmi pemerintah. -
Ikut Berpartisipasi dalam Pembangunan
Dengan partisipasi aktif dalam berbagai program pemerintah, masyarakat dapat membantu memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi kebutuhan bersama.
Dengan pendekatan yang terencana dan transparan, pemerintah berharap dapat mencapai keseimbangan antara pengelolaan utang dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Komentar
Kirim Komentar