Muktamar NU keluarkan 9 rekomendasi, percepat muktamar dan kembalikan tambang ke negara

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Musyawarah Besar Warga NU 2025: Membangun Kembali Energi dan Kepemimpinan

Musyawarah Besar Warga Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2025 menjadi momen penting dalam merespons dinamika yang terjadi di tubuh organisasi. Inayah Wahid, putri bungsu Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, menyampaikan bahwa peristiwa internal PBNU telah mengalihkan energi NU dari khitmah utamanya. Ia menekankan bahwa musyawarah ini tidak sedang memberikan posisi pada kubu tertentu, tetapi lebih fokus pada upaya memperbaiki kondisi organisasi.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (21/12), Inayah menjelaskan bahwa hasil musyawarah besar ini menghasilkan sembilan rekomendasi penting. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar evaluasi bagi NU ke depan, baik untuk isu-isu yang saat ini ramai dibicarakan maupun masalah-masalah lama yang sudah diketahui sejak lama.

Berikut adalah beberapa rekomendasi utama yang disampaikan:

• Mendukung para Masyayikh dan Syarifah
  Rekomendasi pertama ini didasarkan pada jajaran Mustasyar maupun pesantren, khususnya hasil Musyawarah Kubro Alim Ulama dan Sesepuh NU Lirboyo atas resolusi konflik pemulihan keteduhan organisasi dan pengembalian NU kepada jamaah demi kemaslahatan bangsa dan kelestarian alam.
  Inayah juga meminta pihak-pihak yang berkonflik untuk "sam'an wa tha'atan" demi menyelamatkan masa depan NU.

• Mempercepat pelaksanaan Muktamar ke-35 NU
  Menurut Inayah, Muktamar ke-35 harus segera dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Rais Aam dan Ketua Umum mandataris Muktamar ke-34 Lampung. Jika tidak tercapai, maka akan diselenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB) sesuai aturan AD/ART.

• Tidak memilih pihak-pihak yang terlibat dalam konflik
  Seruan ini dilakukan untuk mendorong munculnya pimpinan yang berintegritas, berakhlakul karimah, serta mengabdikan keseluruhan waktunya untuk NU.
  Pemimpin yang dipilih harus bebas dari konflik kepentingan dengan institusi lain, baik ekonomi, bisnis, politik, sosial, maupun institusi keagamaan lainnya.

• Jabatan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU
  Jabatan ini hendaknya ditetapkan melalui mekanisme kearifan para Masyayikh dan Syayikhot secara partisipatoris dan berjenjang dari struktur paling bawah.
  Proses ini harus bersih dari politik uang dan intervensi pihak luar, serta mengutamakan pendekatan spiritual, musyawarah untuk mufakat, dan adab Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

• Tidak ada intervensi dari pihak luar
  NU dinilai mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri secara independen. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk menjaga agar tidak terjadi intervensi dari pihak mana pun di luar NU, baik institusi negara maupun non-negara.

• Program NU ke depan
  Program NU ke depan harus menegaskan kembali independensi Jam'iyyah, berpijak pada kekuatan jamaah, berprinsip khaira ummah, tidak merusak alam, berpegang pada fikih bi’ah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, serta martabat bangsa.
  NU juga harus menjadi ruang khitmah terbuka yang memberdayakan SDM unggul tanpa terkecuali.

• Konsesi tambang yang diberikan kepada NU
  Konsesi tambang yang diberikan kepada NU harus dikembalikan lagi kepada negara. Hal ini penting untuk menjaga marwah dan independensi Nahdlatul Ulama serta menghindari mafsadat.
  Sikap ini sejalan dengan hasil Muktamar ke-33 di Jombang pada tahun 2015 yang menegaskan keharaman praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat.

• Menetapkan status bencana ekologi nasional di Sumatera
  PBNU perlu mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana ekologi nasional di Sumatera sebagai khitmah NU bagi bangsa.
  PBNU juga perlu menuntut pembebasan tahanan politik pra-Agustus 2025 dan masalah-masalah kerakyatan lainnya sebagai pemenuhan hak bersuara dan berpendapat, peneguhan kedaulatan rakyat, penegakan demokrasi, dan penghormatan hak asasi manusia.

• Menjaga ukhuwah nahdliyyah
  Inayah mengajak seluruh warga NU, PWNU, PCNU, MWCNU, hingga Ranting NU untuk tidak larut dalam ketegangan elit. Mereka diminta senantiasa menjaga ukhuwah nahdliyyah, merawat kesantunan, serta terus menjalankan khitmah masing-masing.
  Ketenteraman akar rumput menjadi benteng keutuhan NU serta fondasi peradaban Rahmatan Lil Alamin, keadilan sosial, dan jihad lingkungan.