.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Tumpukan Berkas HGU yang Belum Disetujui
Sebanyak 1.673.000 hektar lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk kebun kelapa sawit dan pertambangan masih belum disetujui. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, yang mengklaim bahwa ada tumpukan berkas permohonan HGU, perpanjangan HGU, dan pembaruan HGU yang belum ia tandatangani selama menjabat sebagai Kepala BPN.
"Setahun ini kita enggak mau tandatangani dan yang ada di meja saya total permohonan baru, perpanjangan, maupun pembaruan, yang ada di meja saya, 1.673.000 hektar, belum kami tandatangani satu pun," kata Nusron dalam acara Lokakarya & Konsolidasi Nasional Reforma Agraria Kehutanan di Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
Nusron menekankan pentingnya penataan ruang dengan asas keadilan. "Tujuan reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah. Tetapi bagaimana memastikan setiap individu, Warga Negara Indonesia (WNI) berhak mempunyai hidup yang layak atas bumi di Indonesia."
Penanganan Praktik Ilegal di Sumatera
Menanggapi banyaknya desakan untuk menyikat praktik ilegal kebun sawit dan tambang di Sumatera yang menyebabkan deforestasi dan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Nusron menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. "Kalau sikat ya sikat aja, enggak ada urusan kita," ucapnya.
Sebelumnya, Nusron mengatakan siap melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pencabutan HGU perusahaan kelapa sawit. Ia menjelaskan bahwa HGU perusahaan sawit yang akan dicabut adalah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik negara, yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan hunian korban terdampak banjir Sumatera.
"Ya siap, enggak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut," kata Nusron saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (08/12/2025).
Evaluasi Tata Ruang Pasca-Banjir
Selain itu, Nusron juga menekankan perlunya evaluasi tata ruang, menyusul bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menelan ratusan korban jiwa. "Keputusan yang lebih baik itu apa? Revisi tata ruang, supaya kejadian yang sama tidak berulang," ujar Nusron.
Ia menjelaskan bahwa wilayah Sumatera sudah kehilangan daerah resapan air, sehingga air tidak bisa terserap ke tanah dan akhirnya mengisi ruang-ruang yang ada, yakni permukiman. "Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, pohonnya hilang. Terus gimana caranya supaya enggak ini? Ya kembalikan, yang dulunya itu ruang untuk pohon, yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya, kembalikan ruang itu untuk pohon," ucap Nusron.
Instruksi Presiden untuk Pencabutan HGU
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah harus segera memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia bahkan menyatakan siap mencabut sementara HGU apabila langkah itu diperlukan, misalnya HGU kelapa sawit.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa salah satu kendala utama percepatan pembangunan huntara bagi korban banjir Sumatera adalah terbatasnya lahan yang dapat disediakan pemerintah daerah. Menanggapi hal itu, Prabowo kembali menekankan urgensi penyediaan lahan dan meminta adanya koordinasi penuh antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten, termasuk seluruh kementerian atau lembaga (K/L) teknis seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.
"Saya kira ini harusnya adalah nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat semua K/L dan terutama ATR, Kehutanan, ATR/BPN dicek semua," ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Aceh, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/12/2025).
"Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada (untuk hunian korban banjir Sumatera),” tegasnya lagi.
Efisiensi Pembangunan Hunian
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan konstruksi pre-fabrikasi demi efisiensi lahan dan biaya. Ketika pembahasan beralih ke pembangunan hunian tetap, ia mempertanyakan apakah anggaran Rp 60 juta per unit yang selama ini digunakan masih memadai. Suharyanto menjelaskan bahwa angka itu sebenarnya sudah sangat minimal, namun masih bisa diterapkan.
Ia menambahkan bahwa penerima bantuan diperbolehkan menambah biaya sendiri untuk meningkatkan kualitas rumah, meski bantuan dari pemerintah tidak boleh diberikan dalam bentuk uang tunai demi menghindari penyalahgunaan.
Komentar
Kirim Komentar