Penguatan Ekosistem Keuangan Inklusif di Jawa Barat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat terus berupaya memperluas akses keuangan hingga tingkat desa melalui penguatan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Salah satu bentuk upaya tersebut adalah penyelenggaraan Sarasehan Ekosistem Keuangan Inklusif yang digelar di Kabupaten Subang, Kamis (18/12/2025), dengan melibatkan 30 desa di Subang dan satu desa dari Kabupaten Majalengka.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menjelaskan bahwa program EKI merupakan strategi kolaboratif antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan industri jasa keuangan. Tujuannya adalah untuk mengatasi rendahnya literasi serta akses keuangan masyarakat desa.
“Banyak desa sebenarnya memiliki potensi ekonomi besar, tetapi belum berkembang karena keterbatasan literasi dan akses keuangan. EKI kami rancang sebagai solusi berbasis ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Darwisman.
Dari total 245 desa di Kabupaten Subang, program EKI saat ini baru diterapkan di 31 desa sebagai proyek percontohan. Meski masih terbatas, hasilnya dinilai cukup signifikan. OJK Jawa Barat mencatat, hingga akhir 2025 dana masyarakat yang berhasil dihimpun melalui sistem keuangan formal mencapai Rp138,36 miliar. Sementara itu, penyaluran kredit baru tercatat sebesar Rp303,42 miliar, dengan jumlah rekening masyarakat mencapai sekitar 14.500 rekening. Program ini juga didukung oleh 72 Agen Laku Pandai yang beroperasi langsung di desa-desa.
“Terjadi perubahan perilaku keuangan. Masyarakat mulai meninggalkan praktik simpan uang secara informal dan beralih ke perbankan. Ini menjadi fondasi penting menuju kesejahteraan keuangan,” kata Darwisman.
Tahapan Pelaksanaan EKI
Pelaksanaan EKI dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Program diawali dengan pemetaan potensi ekonomi desa, karakter sosial masyarakat, tingkat literasi keuangan, hingga kesiapan lembaga keuangan. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan pra-inkubasi, inkubasi melalui pelatihan dan pendampingan, serta pasca-inkubasi yang difokuskan pada implementasi nyata, seperti pembukaan rekening, penyaluran pembiayaan, dan perluasan layanan keuangan formal.
Menurutnya, literasi dan inklusi keuangan kini tidak lagi sekadar target angka, melainkan diarahkan sebagai instrumen menuju financial well-being atau kesejahteraan keuangan masyarakat.
Target Pengembangan EKI
Ke depan, OJK Jawa Barat menargetkan replikasi program EKI di seluruh desa di Subang, bahkan diperluas ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sejumlah komoditas unggulan daerah akan dikembangkan melalui pembiayaan berbasis ekosistem, sejalan dengan POJK Nomor 19 Tahun 2023.
Di Kabupaten Subang, fokus pengembangan diarahkan pada nanas madu Subang, sektor perikanan melalui ribuan tambak ikan nila dan lele, peternakan, pariwisata desa, ekonomi kreatif, hingga UMKM berbasis lokal.
Selain mendorong pembiayaan produktif, EKI juga menjadi instrumen perlindungan masyarakat dari praktik keuangan ilegal, seperti bank emok, pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online yang masih marak di Jawa Barat.
“Akses terhadap produk keuangan yang aman adalah hak dasar warga negara. Jangan sampai masyarakat desa terjebak pinjaman informal berbunga tinggi,” tegas Darwisman.
Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Subang menyambut positif penguatan Ekosistem Keuangan Inklusif yang digagas OJK Jawa Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asep Nuroni, menilai program ini membawa dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Literasi keuangan membuat masyarakat yang sebelumnya memiliki lahan atau tambak tapi tidak tahu cara mengelolanya, kini mulai memahami akses pembiayaan dan mengembangkan usaha,” ujar Asep.
Ia menambahkan, Pemkab Subang juga memperkuat dukungan melalui penyusunan regulasi berbasis desa yang disesuaikan dengan karakter dan potensi lokal masing-masing wilayah, mulai dari kawasan pantura, tengah, hingga selatan Subang.
“Pendekatan peraturan desa lebih efektif karena sesuai kebutuhan lokal. Kami berharap EKI tidak berhenti di 31 desa, tetapi menjangkau seluruh desa di Subang,” katanya.
Kegiatan Sarasehan EKI
Dalam sarasehan tersebut, turut dilakukan penyerahan simbolis pembiayaan modal kerja, produk dana pensiun, serta asuransi mikro kepada masyarakat desa. Kegiatan ini diharapkan melahirkan solusi konkret yang dapat langsung diterapkan di tingkat desa dan kecamatan.
Melalui penguatan Ekosistem Keuangan Inklusif, OJK Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Subang menegaskan komitmen membangun desa yang lebih mandiri, terlindungi, dan sejahtera. Program ini juga diharapkan menjadi model nasional dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Komentar
Kirim Komentar