Program BERANI Sehat: Tantangan dan Harapan untuk Layanan Kesehatan yang Berkualitas
Program BERANI Sehat yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah patut mendapat apresiasi sebagai inisiatif penting dalam memastikan akses kesehatan bagi masyarakat. Kebijakan ini hadir dengan semangat menghapus hambatan biaya dalam layanan kesehatan. Dengan sistem ini, diharapkan masyarakat miskin dan tidak mampu dapat memperoleh pelayanan medis secara gratis.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Namun, jika ditelusuri lebih dalam, program seperti ini sering kali terjebak dalam politik slogan. Masyarakat hanya mendengar kata "gratis", tetapi tidak mendengar perbincangan serius soal ketersediaan obat, fasilitas rumah sakit, dan jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Padahal, ketiga hal tersebut adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang bermutu. Tanpa itu semua, jaminan biaya hanyalah tempelan kebijakan tanpa roh pelayanan.
Layanan Kesehatan Tidak Berhenti pada "Gratis"
Dalam banyak kasus, masyarakat sangat sensitif terhadap biaya berobat. Di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, pasien kerap menunda berobat karena takut biaya mahal. Namun di balik persoalan biaya, ada problem yang jauh lebih besar dan sering tidak disorot: pasien datang, lalu diberi resep yang obatnya tidak tersedia di rumah sakit. Biarpun pasien tidak membayar biaya rawat inap, mereka tetap harus membeli obat sendiri di luar, dengan harga yang tidak selalu murah.
Situasi ini jelas menggerus makna "gratis" yang dijanjikan dalam program kesehatan pemerintah. Hal lain yang sering muncul adalah ketidakseimbangan tenaga kesehatan. Jumlah dokter dan perawat di banyak rumah sakit daerah sering kali jauh dari ideal. Akibatnya, ruang IGD dan rawat inap penuh sesak, waktu tunggu pasien lama, dan beban kerja nakes melonjak tinggi. Dalam kondisi semacam ini, gratis bukan solusi tunggal.
Akses Tanpa Kualitas adalah Janji Kosong
Kebijakan kesehatan publik mestinya menyentuh dua sisi mata uang: akses dan kualitas. Akses berarti masyarakat dapat berobat tanpa hambatan biaya. Sementara kualitas berarti masyarakat mendapatkan pelayanan medis yang cepat, manusiawi, dan profesional. Tanpa kualitas, akses akan kehilangan maknanya.
Jika seseorang datang ke rumah sakit dengan harapan ditangani dengan baik, tetapi justru menghadapi antrean panjang, obat kosong, dan perawat yang kelelahan, maka kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan akan runtuh. Dalam banyak kasus, masyarakat kecil tidak punya pilihan selain menerima kondisi apa adanya. Mereka tidak punya daya tawar, dan pada akhirnya slogan "berobat gratis" berubah menjadi sekadar penghibur dalam situasi yang sebenarnya sangat berat.
Persoalan Sistemik: dari Anggaran hingga Manajemen
Kelemahan layanan kesehatan di tingkat daerah bukan hanya soal moral atau semangat petugas medis, melainkan soal struktur sistem kesehatan daerah. Pertama, persoalan perencanaan anggaran kesehatan. Dalam praktiknya, belanja kesehatan daerah masih sangat berat pada aspek pembiayaan pasien (klaim biaya pengobatan), sementara alokasi untuk pengadaan obat, peralatan medis, dan pelatihan tenaga kesehatan sangat terbatas.
Kedua, persoalan distribusi tenaga kesehatan. Banyak daerah di Sulawesi Tengah menghadapi ketimpangan besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Rumah sakit rujukan di kota padat, sementara puskesmas di desa kekurangan dokter. Ketiga, lemahnya sistem pengawasan dan transparansi. Masyarakat tidak tahu berapa stok obat tersedia, berapa anggaran yang benar-benar terserap untuk pengadaan, dan bagaimana pengelolaan layanan dilakukan. Padahal transparansi sangat penting untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan akuntabilitas kebijakan.
BERANI Sehat Harus Berani Berubah
Karena itu, bila pemerintah provinsi benar-benar ingin membuat BERANI Sehat menjadi program substantif, bukan sekadar slogan politik, maka langkah berikutnya adalah berani memperbaiki fondasi sistem layanan kesehatan. Pemerintah harus menjamin ketersediaan obat dan peralatan medis secara berkelanjutan. Anggaran tidak boleh hanya habis untuk klaim biaya pasien, tetapi juga harus memperkuat logistik kesehatan.
Selanjutnya, pemetaan tenaga kesehatan harus dilakukan dengan serius. Rasio dokter dan perawat dengan jumlah pasien harus seimbang. Perlu insentif khusus untuk mendorong pemerataan Tenaga Kesehatan ke daerah terpencil. Dan yang tidak kalah penting, transparansi dan partisipasi publik harus dijadikan pilar pengawasan. Rakyat bukan hanya penerima layanan, tetapi juga pengawas kebijakan.
Menyehatkan Rakyat Bukan Sekadar Menutup Biaya
Kesehatan publik tidak boleh dilihat sebagai transaksi antara negara dan warga. Ini bukan soal siapa membayar biaya rumah sakit, melainkan bagaimana negara hadir untuk memastikan warga negara memperoleh pelayanan medis yang adil, manusiawi, dan bermutu. Program "berobat gratis" hanya akan menjadi populisme sesaat bila tidak dibarengi dengan perbaikan fasilitas, sumber daya manusia, dan manajemen layanan.
Karena itu, keberanian untuk menyehatkan rakyat bukan sekadar keberanian membayar biaya pengobatan - tetapi keberanian membangun sistem layanan kesehatan yang benar-benar kuat.
Komentar
Kirim Komentar