.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Inisiatif Pemerintah dalam Mengatasi Kendaraan ODOL
Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah tegas untuk menangani masalah kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Dengan adanya kebijakan bebas kendaraan ODOL, pemerintah memutuskan untuk menggunakan platform digital bernama e-Manifest sebagai alat utama dalam penertiban ini.
E-Manifest: Platform Digital untuk Pengawasan Kendaraan ODOL
E-Manifest dirancang sebagai sistem pelacak digital yang akan menjadi satu-satunya wadah integrasi antar kementerian dan lembaga terkait dengan logistik dan transportasi. Tujuan dari platform ini adalah untuk memastikan bahwa kendaraan ODOL dapat diawasi secara efektif dan ditegakkan hukum terhadap pelanggarannya.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa PT Telkom Indonesia Tbk akan dilibatkan dalam pengembangan e-Manifest. Hal ini dilakukan karena infrastruktur digital menjadi kunci keberhasilan dari platform tersebut.
"Platform ini harus lancar dan ramah pengguna. Semua itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk Telkom," ujarnya.
Target Implementasi Kebijakan Zero ODOL
AHY juga memastikan bahwa kebijakan bebas kendaraan ODOL akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penetapan deadline ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mengakhiri masalah yang sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.
"Kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu atau ditunda-tunda. Dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua, diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif," tegas AHY.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah
Untuk mencapai target 2027, pemerintah tengah mempercepat penyelesaian di dua lini utama:
- Harmonisasi Aturan: Aturan mengenai ODOL sedang dalam tahap harmonisasi di tingkat Kementerian Hukum (Kemenkum), yang diharapkan selesai pada Oktober 2025.
- Kajian Ekonomi: Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menyusun kajian mendalam terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian nasional. Kajian ini ditargetkan selesai pada Desember 2025.
Optimisme Pemerintah dalam Mencapai Target
AHY menyatakan optimisme bahwa Indonesia dapat benar-benar bebas dari kendaraan ODOL dua tahun mendatang. Dengan dukungan teknologi e-Manifest dan sinergi lintas kementerian dan lembaga, masalah yang belasan tahun tak tuntas ini diharapkan dapat diselesaikan secara sistematis.
Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keselamatan di jalan raya dan daya tahan infrastruktur nasional. Dengan adanya e-Manifest, pemerintah berharap dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan terhadap permasalahan kendaraan ODOL.
Kesimpulan
E-Manifest merupakan inovasi penting dalam upaya pemerintah untuk menertibkan kendaraan ODOL. Dengan integrasi antar kementerian dan lembaga, serta dukungan teknologi yang memadai, pemerintah berharap mampu mencapai target 2027 dengan sukses. Ini menjadi langkah strategis dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur nasional.
Komentar
Kirim Komentar