Pemerintah Aceh Membuka Keran Bantuan Asing untuk Pemulihan Pasca-Bencana
Pemerintah Aceh akhirnya memberikan kebijakan yang lebih jelas terkait penerimaan bantuan internasional dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Kebijakan ini diambil setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan berbagai instansi terkait.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Bantuan Non-G2G dan NGO Diperbolehkan
Menurut Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, saat ini pemerintah hanya membenarkan bantuan internasional yang bersifat Non-Government to Government (Non-G2G) atau melalui lembaga non-pemerintah (NGO). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dapat dikelola secara efektif dan transparan.
“Dengan demikian, pihak NGO Internasional atau sejenisnya bisa memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pasca bencana,” ujar MTA kepada aiotrade, Minggu (21/12/2025) malam.
Namun, ia menegaskan bahwa NGO Internasional yang ingin berkontribusi harus mengikuti prosedur administrasi yang berlaku. Salah satu langkah penting adalah melaporkan kegiatan bantuan mereka kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Proses Administrasi yang Harus Dipatuhi
Selain itu, bagi pemberi bantuan, baik dari NGO maupun organisasi internasional, diminta untuk mematuhi aturan pelaporan instansi kebencanaan. Hal ini bertujuan agar distribusi logistik dan barang dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terjadi tumpang tindih.
MTA juga menjelaskan bahwa program pemulihan jangka panjang akan disinkronkan dengan dokumen R3P (Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Rencana Pemulihan) yang sedang disusun oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi Pemerintah Pusat.
Peran Pemerintah Aceh dalam Pemulihan
Selama ini, Pemerintah Aceh terus mengoptimalkan langkah penanganan di lapangan. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), sering kali terjun langsung ke daerah-daerah terdampak untuk memantau situasi dan mengambil keputusan strategis secara terpadu.
“Dari beberapa kesempatan gubernur selalu berharap, agar semua kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk selalu bersatu demi percepatan pemulihan ini,” tambah MTA.
Persyaratan untuk Bantuan G2G
Sementara itu, untuk bantuan yang bersifat Government to Government (G2G) atau antar-pemerintah negara, hingga kini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menunggu kebijakan lebih lanjut terkait bantuan yang berasal dari pihak pemerintah asing.
Pentingnya Koordinasi dan Transparansi
Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan, koordinasi antara pemerintah Aceh, pemerintah pusat, serta lembaga-lembaga terkait menjadi sangat penting. Dengan adanya mekanisme pelaporan dan pengawasan yang jelas, diharapkan bantuan internasional dapat digunakan secara optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
Pemerintah Aceh juga menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pemulihan harus bekerja sama secara sinergis. Tidak hanya lembaga pemerintah, tetapi juga organisasi swadaya masyarakat dan komunitas lokal perlu terlibat dalam upaya pemulihan ini.
Kesimpulan
Kebijakan pemerintah Aceh terkait bantuan internasional merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa upaya pemulihan pasca-bencana dapat berjalan secara efektif dan transparan. Dengan membatasi penerimaan bantuan hanya pada bentuk Non-G2G dan melalui NGO, pemerintah berusaha menghindari potensi konflik atau ketidakjelasan dalam pengelolaan bantuan.
Dengan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak, diharapkan Aceh dapat segera pulih dan bangkit dari dampak bencana yang terjadi.
Komentar
Kirim Komentar