Polda Jatim Bentuk Direktorat PPA dan PPO, Kombes Ganis Jadi Direktur

Polda Jatim Bentuk Direktorat PPA dan PPO, Kombes Ganis Jadi Direktur

Kabar pemerintahan kembali hangat diperbincangkan. Mengenai Polda Jatim Bentuk Direktorat PPA dan PPO, Kombes Ganis Jadi Direktur, publik menunggu dampak dan realisasinya. Simak laporannya.
Polda Jatim Bentuk Direktorat PPA dan PPO, Kombes Ganis Jadi Direktur

Polda Jatim Tambah Satuan Kerja Baru untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Polda Jawa Timur kini memiliki satu satuan kerja (Satker) baru yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta menangani kasus perdagangan orang. Satuan kerja tersebut adalah Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO). Penambahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem hukum dan keamanan di wilayah Jawa Timur.

Advertisement
AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Direktur PPA dan PPO Polda Jatim kini dijabat oleh Kombes Pol Ganis Setyaningrum. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit II Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri. Penunjukan ini dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kombes Ganis bukan sosok asing bagi masyarakat Jawa Timur. Sejak masih berpangkat AKBP, ia pernah dipercaya menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengalaman ini memberinya wawasan mendalam tentang dinamika kepolisian di wilayah perkotaan yang sering kali menghadapi berbagai tantangan terkait kejahatan.

Di tingkat nasional, Kombes Ganis telah terlibat dalam penyelesaian beberapa kasus besar yang berkaitan dengan perempuan dan anak, serta perdagangan orang. Salah satu kasus yang menonjol adalah kekerasan dan penelantaran anak di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keberhasilannya dalam mengungkap kasus-kasus ini menunjukkan kemampuannya dalam menangani isu-isu sensitif yang membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan profesional.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengonfirmasi adanya penunjukan Direktur PPA dan PPO di Polda Jatim. Namun, secara teknis, informasi lebih lanjut belum diberikan. Menurutnya, proses pengadaan pejabat baru sedang dalam tahap awal. "Mungkin pejabatnya dulu. Anggotanya dan kantor masih menyatu dengan yang lama," ujar Abast ketika dikonfirmasi PR Jatim, Senin, 22 Desember 2025.

Tanggung Jawab dan Tantangan yang Dihadapi

Dengan dibentuknya satuan kerja baru ini, Polda Jatim diharapkan dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Berikut beberapa tanggung jawab utama yang akan diemban oleh Direktorat PPA dan PPO:

  • Meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran
  • Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus perdagangan orang
  • Mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait seperti Lembaga Perlindungan Anak dan Badan Pemberdayaan Perempuan

Tantangan yang dihadapi oleh satuan kerja ini antara lain adalah kompleksitas kasus yang sering kali melibatkan jaringan lintas daerah atau bahkan internasional. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang terjadi.

Langkah-Langkah yang Akan Dilakukan

Untuk menjalankan tugasnya, Direktorat PPA dan PPO Polda Jatim akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

  • Meningkatkan koordinasi dengan pihak berwenang di tingkat lokal dan nasional
  • Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak
  • Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan yang intensif

Dengan adanya satuan kerja baru ini, diharapkan Polda Jatim dapat lebih proaktif dalam mencegah dan menangani kejahatan yang merugikan perempuan dan anak. Hal ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan: Mari kita kawal terus perkembangan isu ini. Suarakan pendapat Anda dengan bijak di kolom komentar.

Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar