Tantangan Baru di Pemkab Bandung Barat
Sebulan menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) Administrasi Umang Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rini Sartika langsung menghadapi tantangan berat dalam mengoordinasikan lintas dinas. Di tengah tekanan efisiensi anggaran, ia harus memastikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) tetap berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah daerah.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Jabatan strategis ini menuntut kemampuan untuk mengatur berbagai OPD agar dapat bekerja secara efektif meskipun ruang gerak fiskal semakin sempit. Rini mengakui bahwa posisi Asda bukan sekadar administratif, melainkan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan sinkronisasi program antara Sekretariat Daerah dan OPD teknis.
“Tugas saya berfokus pada mengoordinasikan antar-OPD. Tepatnya lebih banyak mengingatkan agar semuanya tetap dalam jalur yang sama,” ujarnya, Jumat 10 Oktober 2025. Ia membawahi sejumlah instansi penting seperti Inspektorat, BKAD, Bapenda, Diskominfo, dan Dinas Kearsipan, yang memiliki peran vital dalam mendukung tata kelola pemerintahan.
Peran Komunikasi dalam Koordinasi Lintas Sektor
Sebagai pejabat baru di jajaran eselon II, Rini menilai komunikasi menjadi kunci keberhasilan koordinasi lintas sektor. Ia menyebut, penguatan kolaborasi antar-OPD mutlak dilakukan agar program unggulan kepala daerah berjalan efektif.
“Kami sedang melakukan penataan struktur perangkat daerah, dan alhamdulillah berjalan cukup baik. Saya harus menjaga komunikasi yang intens dan memperkuat evaluasi kegiatan agar sejalan dengan visi dan misi daerah,” tuturnya.
Selain memastikan efektivitas kebijakan, Rini juga berperan membantu Sekda dalam mengawal program prioritas, penguatan tata kelola administrasi, digitalisasi layanan, dan manajemen kepegawaian. Menurut dia, langkah-langkah ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan transparan.
“Asda harus bisa mengarahkan OPD agar setiap kegiatan benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif,” katanya.
Efisiensi Anggaran dan Tantangan Moral
Dalam konteks efisiensi anggaran, Rini mengungkapkan bahwa saat ini seluruh OPD sedang memetakan pos-pos belanja yang bisa dipangkas tanpa mengganggu pelayanan publik. “Tidak mudah, karena hampir semua bidang merasa memiliki kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Namun, di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Bandung Barat tetap menempatkan sektor-sektor krusial seperti pelayanan publik, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama.
Ia menilai, proses efisiensi anggaran ini bukan sekadar penyesuaian angka di atas kertas, tetapi juga ujian moral bagi pejabat publik. Banyak pejabat daerah yang merasa serba salah ketika harus menunda atau mengurangi kegiatan akibat pemangkasan dana. “Efek domino efisiensi terasa sampai ke lapangan, dari ruang kerja pejabat hingga pelayanan masyarakat. Semua merasakannya,” ucapnya.
Menghadapi Keterbatasan dengan Kreativitas
Rini menggambarkan kondisi ini dengan istilah ‘ikat leher’, yang mencerminkan betapa ketatnya situasi keuangan Pemkab Bandung Barat saat ini. Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bekerja. Justru dalam kondisi seperti ini, kreativitas dan komitmen menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan.
“Kami tidak boleh menyerah. Efisiensi bukan penghalang, tapi kesempatan untuk berbenah,” ujarnya. Menurutnya, langkah pengetatan anggaran yang sedang dilakukan dapat menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah.
“Selama setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat, saya yakin Bandung Barat bisa tetap maju,” kata Rini menutup pembicaraan.
Komentar
Kirim Komentar