Skema Gaji PPPK Paruh Waktu 2025: Fleksibel dan Aman Finansial

Skema Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu Tahun 2025

Pemerintah telah menetapkan skema gaji dan tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada tahun 2025. Program ini memberikan peluang bagi tenaga profesional untuk berkontribusi di instansi pemerintah dengan jam kerja yang lebih fleksibel, tanpa mengorbankan hak penghasilan dan kesejahteraan.

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Gaji PPPK Paruh Waktu 2025: Adil dan Transparan

Gaji PPPK Paruh Waktu diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 yang menetapkan kisaran gaji pokok dari golongan I hingga XVII, mulai dari Rp 1.938.500 hingga Rp 7.329.000 per bulan. Meski jam kerja mereka lebih sedikit dibanding PPPK penuh waktu, besaran gaji disesuaikan secara proporsional sesuai jabatan dan tanggung jawab.

Namun, gaji pokok tersebut belum termasuk berbagai tunjangan yang dapat meningkatkan total penghasilan. Hal ini mencerminkan fleksibilitas sekaligus keadilan dalam memberikan remunerasi bagi tenaga paruh waktu yang tetap memiliki peran strategis dalam pemerintahan.

Tunjangan yang Mendukung Kinerja dan Kesejahteraan

PPPK Paruh Waktu berhak menerima berbagai tunjangan penting, antara lain:

• Tunjangan Pekerjaan: Disesuaikan dengan proporsi jam kerja dan jenis tugas.
• Tunjangan Hari Raya (THR): Sama seperti PPPK penuh waktu, diberikan menjelang hari raya dengan penyesuaian jam kerja.
• Tunjangan Transportasi dan Fasilitas Kerja: Mendukung mobilitas dan kelancaran tugas, termasuk fasilitas seperti seragam dan alat kerja.
• Tunjangan Perlindungan Sosial: Jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan penuh dari negara, memberikan perlindungan kesehatan dan jaminan sosial yang menyeluruh.

Masa Kerja dan Mekanisme Perpanjangan Kontrak

PPPK Paruh Waktu bekerja berdasarkan kontrak tahunan dengan jam kerja yang fleksibel sesuai kebutuhan instansi. Masa kerja ini bisa diperpanjang melalui evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Mekanisme ini memastikan keberlanjutan tenaga kerja profesional sekaligus pengelolaan anggaran yang efisien.

Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih detail mengenai mekanisme kerja, penggajian, dan hak PPPK Paruh Waktu, masyarakat dapat mengakses situs resmi KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Transparansi data ini penting untuk mendorong pemahaman dan partisipasi publik dalam program ASN yang adaptif dan berkelanjutan.