Peningkatan Kinerja Antikorupsi di Kabupaten Takalar
Kabupaten Takalar mencatatkan peningkatan signifikan dalam kinerja antikorupsi, dengan naik empat peringkat dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025. Sebelumnya, kabupaten ini berada di posisi 22, kini berada di peringkat 18 secara nasional. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penguatan sistem pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan daerah.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menyebut kenaikan peringkat SPI KPK 2025 sebagai indikator membaiknya tata kelola pemerintahan. “Alhamdulillah, Takalar berhasil naik peringkat dari posisi 22 ke peringkat 18 pada SPI KPK 2025. Ini merupakan hal yang sangat positif dalam perbaikan sistem antikorupsi di instansi pemerintah,” ujarnya.
Hasil SPI menjadi alat evaluasi penting untuk memetakan risiko korupsi di berbagai sektor pemerintahan. “Penilaian ini membantu kita mengidentifikasi area rawan seperti transparansi anggaran, potensi jual beli pengaruh, hingga praktik nepotisme,” tambah Bupati.
Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar, Mohammad Rusli, menjelaskan bahwa kenaikan peringkat SPI tidak terlepas dari perbaikan pada sejumlah komponen utama penilaian. “SPI KPK menilai responden internal pegawai, pengguna layanan, serta responden ahli seperti akademisi dan auditor, yang semuanya memberikan gambaran objektif tentang integritas pemerintahan daerah,” jelas Muhammad Rusli.
Dimensi Penilaian SPI
Dimensi penilaian SPI meliputi transparansi dan keadilan layanan, integritas pelaksanaan tugas, risiko perdagangan pengaruh, hingga pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. “Selain itu, manajemen sumber daya manusia dan efektivitas sosialisasi antikorupsi juga menjadi aspek penting yang dinilai,” tambahnya.
Sepanjang tahun 2025, Inspektorat Takalar memfokuskan pengawasan pada area-area yang dinilai rawan korupsi. “Fokus kami ada pada perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, penguatan pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak daerah,” ujar Rusli.
Inspektorat juga memanfaatkan hasil SPI sebagai dasar penyusunan strategi perbaikan ke depan. “Kami mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan kapasitas dan integritas SDM,” katanya.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. “Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Takalar menargetkan peningkatan kinerja antikorupsi secara berkelanjutan pada tahun mendatang. Bupati Takalar Daeng Manye pun optimistis capaian SPI dapat terus ditingkatkan. “Semoga di tahun 2026 Kabupaten Takalar bisa menjadi yang terbaik dalam penilaian SPI KPK, baik di tingkat provinsi maupun nasional,” tutupnya.
Komentar
Kirim Komentar