Tepis Mitos MBG, BGN: Banyak Anak Baru Minum Susu Pertama Kali

Tepis Mitos MBG, BGN: Banyak Anak Baru Minum Susu Pertama Kali

Info kesehatan kali ini membahas topik yang penting bagi kita. Terkait Tepis Mitos MBG, BGN: Banyak Anak Baru Minum Susu Pertama Kali, banyak fakta menarik yang perlu Anda ketahui. Simak penjelasannya.

Advertisement
AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Masih Belum Menjangkau Seluruh Anak

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa sebanyak 60 persen penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memiliki akses untuk mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Bahkan, banyak dari keluarga mereka tidak mampu membeli susu.

Pernyataan ini disampaikan Dadan dalam tanggapan terhadap anggapan bahwa MBG lebih banyak dinikmati oleh kalangan yang mampu. Ia menegaskan bahwa sebagian besar penerima MBG justru berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas.

"60 persen dari mereka (penerima MBG) itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. Dan mereka juga tidak mampu beli susu. Karena tidak minum susu, tidak mampu beli susu," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan bahwa banyak anak-anak yang menjadi sasaran intervensi melalui MBG baru saja mengenal susu. "Jadi banyak anak-anak yang kita intervensi (dengan MBG), itu baru pertama kali minum susu," imbuhnya.

Penyebab Kekurangan Gizi di Tiga Provinsi Besar

Dadan menjelaskan bahwa kekurangan gizi ini terjadi karena tingginya jumlah masyarakat miskin di tiga provinsi besar, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Anak-anak dari daerah tersebut sering mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi yang cukup.

Menurut data yang disampaikan Dadan, rata-rata pendidikan orang tua dari anak-anak tersebut hanya mencapai tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini terlihat dari rata-rata lama pendidikan orang tua di tiga provinsi tersebut.

"Kenapa begitu? Karena banyak anak lahir di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dari orang tua yang pendidikannya rata-rata 9 tahun. Jawa Barat itu lama pendidikannya hanya 8,8 tahun. Jawa Tengah itu 8,01 tahun. Jawa Timur itu 8,1 tahun. Itu artinya anak-anak ini lahir dari orang tua yang rata-rata lulusan SD," tutur Dadan.

Cakupan Program MBG Saat Ini

Hingga saat ini, program MBG telah mencapai 36,7 juta penerima di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan. Namun, angka ini hanya mencakup sekitar 40 persen dari target sasaran.

Selain itu, jumlah titik SPPG (Sarana Pemenuhan Pangan Gizi) yang telah dibangun dan beroperasi mencapai 12.508 titik.

"Sekarang program makan bergizi baru menyentuh kurang lebih 40 persen. Jadi masih 60 persen hak anak yang tadi harus mendapatkan akses, menu gizi seimbang harus segera kita penuhi. Dan kita akan kejar sampai akhir tahun," tegas Dadan.

Kritik terhadap Skema Program MBG

Sebagai informasi, Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut bahwa MBG terlalu membebani anggaran negara dan berpotensi menciptakan krisis fiskal baru. Alasannya adalah skema pemerintah yang mengalokasikan MBG untuk semua anak di Indonesia, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya hanya menjalankan program MBG untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, jika diberikan secara menyeluruh, sekitar Rp 50,72 triliun akan dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu.

"Ada total Rp 50 triliun (anggaran) MBG itu, yang justru malah dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kaya. Sekarang kondisinya begini, masyarakat kaya juga bilang di studi CELIOS bahwa mereka tidak perlu MBG, mereka lebih memilih MBG disalurkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan," kata Media.

Kesimpulan

Program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Indonesia. Namun, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan, seperti efisiensi penggunaan anggaran dan penargetan yang lebih tepat agar program dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kesimpulan: Semoga informasi ini berguna bagi kesehatan Anda dan keluarga. Utamakan kesehatan dengan pola hidup yang baik.

Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar