Mendorong Pendapatan Asli Daerah dengan Pendekatan Kreatif dan Berkelanjutan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Jumat 10 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif tanpa membebani masyarakat.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Bima menegaskan bahwa dinamika Transfer ke Daerah (TKD) membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan penggalian potensi lokal. Menurutnya, daerah tidak boleh hanya mengandalkan pajak sebagai sumber PAD, melainkan perlu mencari peluang lain sesuai dengan karakteristik dan kekuatan ekonomi masing-masing wilayah.
“Pemda bisa menjemput peluang lain selain pajak. Pendapatan Asli Daerah yang tidak memberatkan masyarakat itu penting. Setiap daerah punya kekhasan, seperti Sidrap yang kuat di sektor pangan. Daerah lain pasti punya potensi serupa,” ujar Bima.
Menggali Potensi Lokal dengan Pendekatan Kreatif
Bima menekankan pentingnya menyisir berbagai peluang ekonomi daerah dengan pendekatan yang kreatif dan berkelanjutan. Ia memberikan contoh, wilayah pesisir atau kampung nelayan dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari atau pusat ekonomi kreatif berbasis masyarakat lokal.
Selain itu, Bima juga mengingatkan Pemda untuk melakukan efisiensi anggaran dengan meninjau kembali pos belanja yang tidak produktif. Ia menyarankan fokus pada penghematan di pos-pos yang masih bisa dihemat, seperti perjalanan dinas dan konsumsi rapat.
“Kami minta Pemda fokus melakukan efisiensi, terutama di pos-pos yang masih bisa dihemat, seperti perjalanan dinas dan konsumsi rapat. Semua harus disisir kembali,” tegasnya.
Memastikan Pelayanan Publik yang Layak
Selain mendorong peningkatan PAD, Wamendagri juga menekankan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar masyarakat tetap mendapatkan layanan publik yang layak. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan lokal.
Untuk itu, kepala daerah diminta turun langsung memantau penggunaan anggaran bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan bagian keuangan.
“Kami menangkap semangat daerah yang sejalan dengan kebijakan pusat. Semua mendukung efisiensi dan perbaikan tata kelola,” kata Bima.
Meningkatkan Sinergi antara Pemda dan Stakeholder Lainnya
Lebih lanjut, Bima menuturkan bahwa komunikasi antara Pemda, asosiasi kepala daerah, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan akan terus diperkuat. Sinergi ini, menurutnya, penting untuk menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi inovasi daerah.
“Kita dorong daerah untuk berinovasi. Tapi inovasi tidak bisa berdiri sendiri — harus didukung oleh kampus, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan,” ujarnya.
Pendekatan Pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media, menurut Bima, menjadi kunci dalam membangun ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Meningkatkan Realisasi Belanja Pemerintah
Selain mendorong efisiensi dan inovasi, Bima juga menyoroti pentingnya meningkatkan realisasi belanja pemerintah (government spending) agar perputaran uang di daerah tetap kuat.
“Agar perputaran uangnya lebih kuat lagi, kita dorong belanja pemerintah daerah supaya lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya,” tandasnya.
Forum tersebut turut dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, serta sejumlah bupati dan wali kota se-Sulawesi.
Komentar
Kirim Komentar